BANGKA BARAT, Harian62.info -
Dampak aktivitas pertambangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampak, Kecamatan Jebus, terhadap penurunan hasil tangkapan nelayan di Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, menjadi topik utama yang dibahas dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangka Barat, Kamis (29/10/2026) pukul 09.00 WIB di Ruang OR I Kantor Bupati Bangka Barat.
Rapat yang dipimpin unsur pimpinan daerah termasuk Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak, S.H., S.I.K., M.H., ini dilakukan untuk mencari jalan tengah antara kebutuhan aktivitas ekonomi, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir yang selama ini merasa dirugikan.
Suara Nelayan yang Mengalami Dampak Langsung
Sebelumnya, sejumlah nelayan Desa Air Nyatoh menyampaikan kekhawatirannya. Mereka mengaku hasil tangkapan ikan terus menurun sejak aktivitas pertambangan di hulu sungai semakin intensif. Air sungai yang keruh diduga membawa endapan lumpur ke muara dan perairan pesisir, sehingga ikan menjauh dan keramba ikan milik warga beberapa kali mengalami kerugian.
"Kami tidak menolak pembangunan, tapi hidup kami di laut juga harus diperhatikan. Kalau ikan hilang, kami tidak punya penghasilan lain," ujar salah satu perwakilan nelayan yang aspirasinya disampaikan dalam rapat tersebut.
Pembahasan Bersama: Solusi yang Mengakomodasi Semua Pihak
Dalam rapat tersebut, dibahas bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Diperlukan koordinasi menyeluruh antara instansi yang mengawasi pertambangan, lingkungan, perikanan, serta pemerintah kecamatan dan desa.
Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak melalui Kasi Humas IPTU Yos Sudarso menjelaskan kehadiran pihak kepolisian dalam forum ini merupakan wujud dukungan terhadap terciptanya keamanan dan keterbukaan komunikasi antar-pihak yang berkepentingan.
"Polri tidak menyelesaikan masalah teknis pertambangan maupun teknis lingkungan. Namun kami memastikan setiap pihak dapat menyampaikan aspirasinya dengan tenang dan tertib, sehingga solusi yang diambil nanti benar-benar adil dan tidak menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat," ungkap IPTU Yos Sudarso.
Tantangan yang Tetap Ada
Sementara itu, di sisi lain, pelaku usaha pertambangan juga berharap pembatasan yang diberikan tetap mempertimbangkan kelangsungan operasional yang sudah berjalan selama ini, dengan tetap meningkatkan pengelolaan lingkungan agar dampak ke muara sungai dapat diminimalisir. Hingga saat ini belum ada kesepakatan final, namun semua pihak sepakat untuk melakukan pemantauan bersama di lapangan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Komitmen Bersama
Polres Bangka Barat menegaskan akan terus memfasilitasi dialog antara masyarakat nelayan, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Pendekatan persuasif dan musyawarah diutamakan agar setiap keputusan yang diambil nanti benar-benar didasari data lapangan yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab kepada seluruh warga.
