Harian62.Info,(Muba) – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) terus menunjukkan keseriusannya dalam mengawal penyelesaian revitalisasi Jembatan P6 Lalan, yang ambruk pada 12 Agustus 2024 lalu. Jembatan yang menjadi urat nadi transportasi warga Kecamatan Lalan itu kini menjadi perhatian serius seluruh jajaran Forkopimda Muba.
Dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (15/10/2025), Bupati Muba H. M. Toha Tohet menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia mendesak Asosiasi Pengguna Lalu Lintas di Bawah Jembatan P6 Lalan (AP6L) agar segera menuntaskan revitalisasi sesuai kesepakatan awal.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Pemerintah akan bertindak tegas. Dalam waktu dekat, kami akan memanggil langsung pemilik perusahaan, bukan sekadar perwakilan, untuk meminta komitmen nyata mereka,” tegas Bupati Toha.
Bupati juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur publik seperti jembatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pelaku usaha yang beroperasi dan mengambil manfaat di wilayah tersebut.
“Kami ingin semua pihak, terutama perusahaan di sepanjang Sungai Lalan, menunjukkan tanggung jawab sosialnya. Ini bukan sekadar urusan bisnis, tapi tentang keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Langkah Pemkab Muba mendapat dukungan penuh dari aparat penegak hukum. Kajari Muba Aka Kurniawan, SH, MH, menilai bahwa pemanggilan langsung terhadap pemilik perusahaan merupakan langkah yang tepat.
“Sudah seharusnya pemilik perusahaan hadir langsung. Kami akan mengawal dari sisi hukum agar mekanisme dan tanggung jawabnya jelas. Jangan sampai ada perusahaan yang abai terhadap kesepakatan bersama,” tegas Kajari.
Sementara itu, Kapolres Muba AKBP God Parlasro Sinaga, SH, SIK, MH, menyatakan bahwa pihak kepolisian siap memastikan proses penyelesaian berjalan aman dan tertib.
“Kami pastikan situasi tetap kondusif. Penegakan aturan harus dilakukan secara damai, tetapi tegas,” katanya.
Dukungan serupa disampaikan Dandim 0401 Muba Letkol Kav Fredy Christoma PP, SHub Int, yang menegaskan pentingnya sinergi Forkopimda.
“TNI siap mendukung kebijakan Pemkab Muba. Kebersamaan antarinstansi menjadi kunci agar solusi benar-benar berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Muba Indra Kusumajaya, SH, MSi menambahkan bahwa lembaganya sudah berulang kali memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat dan pihak perusahaan.
“Kami sepakat dengan langkah Pak Bupati. Jangan lagi ada janji tanpa realisasi. Perusahaan yang terlibat harus hadir dan menunjukkan komitmen secara terbuka,” tegas Indra.
Rapat tersebut juga dihadiri Sekda Muba Dr. H. Apriyadi, MSi, Asisten II Setda Muba Alva Elan, SST, MPSDA, Plt Kadis Kominfo Daud Amri, SH, Kabag Hukum Yunita, SH, MH, serta Camat Lalan Jami’an, SPd, MSi dan tokoh masyarakat H. Yusnin, SSos, MSi.
Peristiwa ambruknya Jembatan P6 Lalan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, khususnya perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Infrastruktur publik adalah urat nadi perekonomian dan akses vital masyarakat. Ketika terjadi kerusakan, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan kemanusiaan.
Pemerintah daerah telah menunjukkan sikap tegas dan solutif, namun keberhasilan pembangunan hanya bisa tercapai jika perusahaan menunjukkan komitmen moral dan tanggung jawab sosial (CSR) yang nyata.
“Perusahaan bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga wajib menjaga keberlanjutan dan keselamatan lingkungan tempat mereka beroperasi,” ujar Bupati Toha mengingatkan.
Sebagai informasi, berdasarkan kesepakatan tertanggal 28 Agustus 2024, Asosiasi AP6L bersama PT Asia Mulia Transpasifik (AMT) dan PT Apau Sejahtera Abadi (APAU) sepakat menanggung biaya perbaikan jembatan secara tanggung renteng, masing-masing sebesar 50 persen. Namun hingga kini, progres penyelesaian belum terlihat signifikan.
Masyarakat Lalan berharap agar seluruh pihak yang terlibat segera menepati janji.
(Randi/team)
0 Komentar