Aceh Utara,harian62.info -
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah Aceh mendesak pemerintah untuk segera mencopot Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Utara karena dinilai gagal menjalankan fungsinya dalam penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Cot Girek dan pihak PTPN.10 Oktober 2025.
Dalam keterangannya, Iswandi, Ketua LMND Eksekutif Wilayah Aceh, menegaskan bahwa BPN Aceh Utara telah menunjukkan sikap abai dan tidak berpihak kepada rakyat. Lembaga yang seharusnya menjadi mediator penyelesaian justru membiarkan konflik berlarut tanpa kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
“BPN Aceh Utara tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Mereka justru membiarkan konflik ini terus menimbulkan keresahan dan ketidakpastian bagi masyarakat Cot Girek. Kami mendesak agar Ketua BPN Aceh Utara segera dicopot dari jabatannya,” tegas Iswandi.
Iswandi juga menyebut bahwa lemahnya kinerja BPN telah membuka ruang bagi PTPN untuk terus melakukan aktivitas di lahan sengketa, padahal masyarakat telah lama menuntut keadilan dan perlindungan atas tanah yang mereka kelola.
“Selama BPN tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, maka konflik agraria tidak akan pernah selesai. Negara tidak boleh membiarkan lembaga seperti ini menjadi pelindung korporasi,” tambahnya.
LMND Aceh menilai bahwa pencopotan Ketua BPN Aceh Utara merupakan langkah awal untuk memulihkan kepercayaan publik dan membuka ruang penyelesaian agraria yang berkeadilan. LMND juga menegaskan akan terus mengawal perjuangan rakyat Cot Girek hingga hak-hak masyarakat dipulihkan sepenuhnya.
(Banta Sulaiman)
0 Komentar