SIMALUNGUN | HARIAN62.info — Pembangunan Jalan Usaha Tani di Nagori Margomulyo, Kecamatan P. Purba, Kabupaten Simalungun, yang dibiayai APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, menuai sorotan. Dugaan ketidaksesuaian ketebalan jalan dan kondisi adukan material memunculkan pertanyaan serius terkait mutu pekerjaan serta fungsi pengawasan proyek.
Hasil pantauan tim investigasi pada Rabu (7/10/2026) pukul 08.58 WIB menemukan kondisi fisik pekerjaan yang dinilai perlu diperiksa secara teknis. Ketebalan jalan diduga tidak sesuai ketentuan, sementara adukan agregat semen terlihat encer. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kekuatan dan ketahanan jalan yang dibangun menggunakan uang negara.
Proyek tersebut, berdasarkan papan informasi di lokasi, memiliki nilai kontrak Rp199.256.813,85, dikerjakan oleh CV Karya Alam, dengan masa pelaksanaan 60 hari kalender.
Persoalannya, apakah pekerjaan tersebut benar-benar telah memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak? Apakah pengawas lapangan dan pengawas teknik telah menjalankan tugasnya secara optimal? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui pemeriksaan langsung dan terbuka oleh instansi berwenang.
Ketua Kelompok Tani Nagori Margomulyo, Kecamatan P. Purba, saat ditemui Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 11.30 WIB, menyebut persoalan teknis bukan kewenangannya.
“Itu di luar kapasitas kami. Kami hanya penerima manfaat. Kami meminta agar pihak pengawas lapangan dan pengawas teknik meninjau lokasi. Kami berharap kualitas jalan tersebut sesuai peruntukan dan kualitas maksimal,” ujarnya.
Di sisi lain, seseorang yang diduga terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan belum memberikan keterangan ketika dimintai konfirmasi oleh tim media. Sikap tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan proyek belum memperoleh jawaban.
Tim investigasi juga menerima informasi mengenai pernyataan seseorang yang disebut sebagai pelaksana proyek pada 7 Oktober 2026. Ia dikabarkan mengatakan, “Kalau mau bagus, enggak ada yang bagus proyek pemerintah ini.” Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi agar konteks dan maksudnya tidak disalahartikan.
Jangan sampai proyek selesai secara administratif, tetapi kualitas fisiknya justru menyisakan persoalan. Jalan usaha tani semestinya memberikan manfaat nyata bagi petani, terutama untuk mendukung akses dan pengangkutan hasil pertanian, bukan menimbulkan kekhawatiran atas daya tahan konstruksinya.
Karena itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara serta pihak pengawas diminta turun langsung memeriksa ketebalan jalan, komposisi material, metode pengerjaan, dan kesesuaiannya dengan dokumen kontrak.
Jika ditemukan penyimpangan, tindakan harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Transparansi hasil pemeriksaan juga penting agar masyarakat mengetahui apakah pekerjaan senilai hampir Rp200 juta tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan ketidaksesuaian mutu masih memerlukan pembuktian teknis. Pihak pelaksana dan instansi terkait diharapkan memberikan penjelasan resmi.
Harian62.info membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi CV Karya Alam maupun instansi terkait demi menjamin pemberitaan yang berimbang, independen, dan sesuai kode etik jurnalistik. (Hd. L)
