H36 INFO PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan penguatan budaya antikorupsi dan integritas aparatur menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Korupsi menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik dan distribusi sumber daya, sehingga hak masyarakat tidak terpenuhi secara merata,” kata Edi saat membuka Sosialisasi Antikorupsi Pemerintah Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (6/8/2026).
Menurut Edi, korupsi tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan moral, integritas, dan tata kelola pemerintahan. Penyalahgunaan kewenangan dapat berdampak terhadap keuangan negara, perekonomian, serta menghambat masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan berkualitas.
Ia menjelaskan, dampak korupsi dapat dirasakan pada berbagai sektor. Dari sisi ekonomi, penyalahgunaan anggaran berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menurunkan kepercayaan investor sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta penciptaan lapangan kerja.
Sementara dari sisi sosial dan politik, praktik korupsi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Menurut dia, kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal penting pemerintahan. Karena itu, setiap aparatur harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan,” ujarnya.
Edi mengatakan, praktik korupsi dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain lemahnya moral dan integritas, sifat tamak, serta gaya hidup konsumtif yang tidak sebanding dengan pendapatan yang sah.
Sedangkan faktor eksternal dapat berupa lemahnya pengawasan, budaya permisif terhadap pelanggaran, serta tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
Karena itu, menurut Edi, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan memperkuat langkah pencegahan sejak dini.
Pendidikan karakter, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting untuk menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
Selain pencegahan, Edi menekankan pentingnya penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi. Langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum tetap terjaga.
“Penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas diperlukan sebagai bagian dari strategi kuratif untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya.
Edi juga mengajak masyarakat turut berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi publik dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Masyarakat memiliki peran penting melalui pengawasan partisipatif dan penerapan budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
SPI Pontianak meningkat
Di sisi lain, Pemerintah Kota Pontianak mencatat peningkatan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nilai SPI Kota Pontianak meningkat dari 77,72 pada 2024 menjadi 77,92 pada 2025. Capaian tersebut, menurut Pemkot Pontianak, menempatkan Kota Pontianak sebagai daerah dengan nilai integritas tertinggi di Pulau Kalimantan serta berada di atas rata-rata nasional yang tercatat 71.
Edi mengatakan capaian tersebut menjadi indikator positif terhadap upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di Kota Pontianak. Namun, capaian itu tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri.
Menurutnya, peningkatan integritas harus dijaga secara berkelanjutan melalui konsistensi, pengawasan, transparansi, dan komitmen seluruh aparatur dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani,” katanya.(Bsg/prokopim)
