 |
Bekasi,Harian62 info-
BEKASI – Indikasi adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diduga terjadi di SMP Negeri 3 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekolah yang berada di wilayah Desa Karang Asih tersebut menjadi sorotan menyusul adanya dugaan perbedaan data jumlah peserta didik dengan besaran dana BOS yang diterima.
Selain persoalan jumlah siswa, penggunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah juga dipertanyakan. Dugaan tersebut kini membutuhkan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak berwenang untuk memastikan apakah terdapat kesalahan administrasi, ketidaksesuaian pelaporan, atau pelanggaran dalam pengelolaan anggaran negara.
Berdasarkan informasi yang disampaikan sumber kepada bidiknasional.com (bn.com), data Keputusan Kemendikbudristek tahun 2022 mencatat SMPN 3 Cikarang Utara dengan NPSN 20252069 memiliki sebanyak 1.302 peserta didik.
Dengan satuan biaya Dana BOS sebesar Rp1.190.000 per siswa, maka secara perhitungan jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp1.549.380.000 per tahun.
Namun, berdasarkan data realisasi yang diperoleh, sekolah tersebut disebut menerima Dana BOS sebesar Rp1.568.180.801, yang apabila dikonversikan dengan satuan biaya tersebut setara dengan sekitar 1.317 peserta didik.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp18.800.801, atau setara dengan 15 peserta didik berdasarkan perhitungan satuan biaya yang digunakan.
Selisih tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian data peserta didik dalam pengajuan maupun pelaporan Dana BOS. Namun demikian, angka tersebut belum dapat serta-merta disimpulkan sebagai adanya siswa fiktif sebelum dilakukan verifikasi terhadap dokumen resmi, data pokok pendidikan (Dapodik), serta mekanisme penyaluran Dana BOS pada periode bersangkutan.
Anggaran Pemeliharaan Sarpras Turut Dipertanyakan
Tidak hanya mengenai jumlah peserta didik, penggunaan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi perhatian.
Informasi yang diterima menyebutkan adanya alokasi anggaran pemeliharaan sarpras yang mencapai Rp927.768.000 untuk periode 2022 dan 2023.
Besarnya nilai tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai realisasi pekerjaan maupun bentuk pemeliharaan yang dilakukan. Kondisi sejumlah fasilitas sekolah, termasuk plang nama sekolah yang terlihat kusam dan kurang terawat, disebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan.
Meski demikian, kondisi fisik suatu fasilitas saja tidak cukup untuk membuktikan adanya penyimpangan anggaran. Diperlukan pemeriksaan terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan realisasi Dana BOS, bukti pembayaran, kuitansi, kontrak atau dokumen pekerjaan, serta hasil pekerjaan di lapangan.
Dugaan Laporan Realisasi Ganda
Sorotan lainnya berkaitan dengan adanya informasi mengenai dugaan laporan realisasi penggunaan Dana BOS versi berbeda pada tahun anggaran yang sama.
Apabila benar terdapat perbedaan dokumen pelaporan, hal tersebut perlu segera diklarifikasi oleh pihak sekolah. Perbedaan antara dokumen perencanaan, pencairan, realisasi, dan laporan pertanggungjawaban harus dapat dijelaskan secara administratif serta didukung bukti yang sah.
Transparansi menjadi hal penting mengingat Dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan mendukung kegiatan operasional satuan pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.
Pihak Sekolah Belum Memberikan Penjelasan Teknis
Saat awak berupaya meminta klarifikasi mengenai dugaan ketidaksesuaian tersebut, pihak Humas SMPN 3 Cikarang Utara yang disebut sebagai orang kepercayaan H. Nimun belum memberikan penjelasan teknis terkait data maupun penggunaan anggaran yang dipersoalkan.
Pihak sekolah disebut hanya memberikan jawaban singkat dan menyampaikan bahwa kondisi sekolah sedang tidak kondusif akibat banjir.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dan terperinci dari manajemen BOS Kabupaten Bekasi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi mengenai selisih data peserta didik, besaran dana yang diterima, serta penggunaan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang dipertanyakan.
Diharapkan Ada Audit dan Klarifikasi Terbuka
Munculnya dugaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberitaan atau perdebatan di ruang publik. Pemeriksaan secara objektif oleh instansi yang memiliki kewenangan diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.
Audit dapat dilakukan dengan mencocokkan data peserta didik dengan Dapodik, dokumen penyaluran Dana BOS, RKAS, laporan realisasi, serta bukti transaksi dan pekerjaan fisik di sekolah.
Jika hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya kesalahan administrasi, pihak terkait dapat melakukan perbaikan sesuai ketentuan. Namun apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, maka proses penanganannya harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, pihak SMPN 3 Cikarang Utara tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas seluruh dugaan yang diberitakan.
Masyarakat berharap pengelolaan Dana BOS di setiap sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran, sehingga anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan peningkatan kualitas sarana pendidikan.
PARIS.P
