Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sorong Rudy Laku menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun setiap perencanaan dan program pembangunan daerah.
“Tidak ada perencanaan pembangunan yang baik tanpa didukung data yang benar. Oleh karena itu, saya mengingatkan kita semua, terutama para pimpinan OPD, jangan pernah menyusun rencana atau kegiatan tanpa dasar data yang valid,” tegas Rudy.
Ia menjelaskan, apabila perencanaan maupun program dibuat tanpa data yang tepat, maka pelaksanaannya berpotensi tidak sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Rudy juga berbagi pengalaman masa lalu saat menjabat sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi di bidang perikanan. Saat itu, ia telah menekankan pentingnya data yang benar dalam setiap penyusunan program. “Tanpa data yang akurat, suatu program pasti meleset,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong menyusun program dan kegiatan berdasarkan data yang dikumpulkan dengan metode serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang benar.
Menurutnya, data yang baik bukan sekadar angka yang dikumpulkan setiap tahun, melainkan harus diperoleh melalui proses pengumpulan yang mengikuti standar baku. “Jangan sampai jumlah penduduk miskin tahun ini seribu, lalu tahun depan angkanya diubah begitu saja dan disebut sebagai data. Padahal pengumpulannya tidak sesuai SOP dan standar yang ada,” jelasnya.
Rudy menilai Forum Satu Data Indonesia menjadi wadah penting bagi seluruh OPD untuk membangun komunikasi dan kerja sama, baik antar-OPD maupun dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menegaskan bahwa meskipun BPS bukan satu-satunya lembaga pengumpul data, lembaga tersebut memiliki peran penting dalam membantu memastikan proses pengumpulan data yang dilakukan OPD telah sesuai dengan metode dan standar yang berlaku. “Keterlibatan BPS sangat dibutuhkan untuk melihat apakah metode yang kita gunakan sudah tepat dan sesuai SOP atau belum,” katanya.
Komunikasi antara OPD dengan BPS serta antar-OPD sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan dalam menafsirkan data. Sebab, data yang sama dapat dimaknai secara berbeda jika tidak ada kesamaan persepsi dalam cara membacanya. “Itulah sebabnya forum seperti ini sangat penting,” tambahnya.
Rudy kemudian mencontohkan penentuan angka stunting tidak bisa hanya melihat kondisi fisik seseorang, melainkan harus mengacu pada variabel dan indikator yang telah ditetapkan. “Jika data yang dikumpulkan tidak sesuai SOP, tentu hasilnya tidak akan benar,” katanya.
Kesalahan dalam pengumpulan data, lanjutnya, dapat berdampak langsung pada ketepatan program penanganan stunting, angka kemiskinan, maupun kemiskinan ekstrem. Jika data awal tidak akurat, maka intervensi pemerintah berpotensi tidak mencapai target yang ditetapkan. “Jika standar pengukuran berbeda antar-instansi, maka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sulit dicapai,” jelasnya.
Di akhir, Rudy kembali mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk senantiasa menjadikan data sebagai landasan utama dalam setiap penyusunan rencana pembangunan.
