SORONG, 25 SEPTEMBER 2026 — Kalangan intelektual muda di Papua Barat Daya mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya secara definitif. Salah satu nama yang diusulkan untuk posisi strategis tersebut adalah Dr. Yohanis Kamagi, AP, M.Si.
Koordinator Intelektual Muda Papua Barat Daya, Faisal Warwey, menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pernyataan tertulis di Sorong, Jumat (25/9/2026). Menurutnya, kekosongan jabatan Sekda menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan provinsi yang baru saja terbentuk.
"Provinsi Papua Barat Daya telah berdiri secara sah. Namun, posisi Sekretaris Daerah sebagai otak operasional pemerintahan masih kosong. Tanpa pemegang jabatan yang definitif dan kompeten, roda birokrasi melambat dan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang optimal," ujar Faisal Warwey.
Ia meminta proses pengisian jabatan dilakukan secara terbuka, transparan, dan mengutamakan meritokrasi — mengangkat sosok yang memiliki kemampuan, rekam jejak bersih, serta memahami kebutuhan masyarakat Papua Barat Daya.
Salah satu nama yang dinilai layak dipertimbangkan adalah Dr. Yohanis Kamagi, AP, M.Si. Sosok ini memiliki rekam jejak panjang di birokrasi pemerintahan daerah, antara lain:
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Beo, Kab. Kepulauan Sangihe
- Kasubag Hukum dan Humas, Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Talaud
- Kasubag Tata Usaha dan Kearsipan, Setda Kab. Kepulauan Talaud
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kab. Kepulauan Talaud
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Kepulauan Talaud
- Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Kepulauan Talaud
- Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Talaud
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kab. Kepulauan Talaud
- Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kab. Kepulauan Talaud
- Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
"Penunjukannya bukan karena permohonan istimewa, melainkan karena kebutuhan mendesak akan pemimpin birokrasi yang ahli, berintegritas, dan berpihak pada kemajuan bersama," tegas Faisal Warwey.
Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti, mengingat waktu adalah aset berharga bagi percepatan pembangunan di Papua Barat Daya. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun Kementerian Dalam Negeri terkait jadwal pengisian jabatan Sekda tersebut.
