Bupati Mempawah Herlina akhirnya menepati janjinya untuk menemui langsung para mahasiswa dan perwakilan masyarakat dalam dialog terbuka yang digelar di halaman Kantor Bupati, Selasa sore (9/12/2025). Dialog ini digelar menyusul meningkatnya kritik publik dan rencana aksi penolakan pembangunan pendopo bupati.
Dalam suasana hangat dan kondusif, Bupati Herlina menegaskan bahwa Pemkab Mempawah terbuka terhadap kritik selama disampaikan dengan baik.
“Mari kita berdialog dengan baik. Saya ini ibu, jangan apa-apa didemo. Kalau ada persoalan, mari kita bicarakan bersama,” ujarnya di hadapan peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa, tokoh pemuda, hingga masyarakat umum.
Sebelumnya, mahasiswa dan tokoh masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan terkait rencana pembangunan pendopo yang dinilai tidak mendesak, termasuk aspirasi soal kondisi infrastruktur desa yang masih memprihatinkan.
Sejumlah mahasiswa mengapresiasi kehadiran Bupati Herlina.
“Kami hanya ingin suara kami didengar. Kehadiran Ibu Bupati hari ini adalah langkah baik untuk membuka komunikasi,” wa ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Dalam dialog tersebut, terdapat lima poin sikap yang disepakati Pemkab Mempawah bersama mahasiswa dan masyarakat:
1. Menolak pembangunan rumah dinas/pendopo senilai Rp15 miliar karena dianggap tidak urgens dan tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
2. Mendesak pengalihan anggaranke sektor prioritas seperti banjir, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
3. Menuntut penindakan tegas terhadap seluruh bentuk kerusakan lingkungan di setiap kecamatan.
4. Mendorong penegakan UU KIP, terutama terkait transparansi anggaran dan dokumen perencanaan.
5. Mendesak DPRD Mempawah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap RDP dan rapat paripurna.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Herlina berkomitmen memperbaiki pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik dan siap membuka ruang dialog secara berkala.
“Pemerintah daerah bukan untuk ditakuti, tapi tempat masyarakat mengadu. Saya ingin warga merasa leluasa datang dan berbicara,” tegasnya.
Pertemuan berjalan tertib dan menghasilkan kesepakatan bahwa rencana pembangunan pendopo akan dikaji ulang melalui forum teknis bersama OPD terkait. Pemerintah juga sepakat menjadikan dialog terbuka sebagai agenda rutin dalam rangka memperkuat hubungan dengan masyarakat.
Dengan hadirnya Bupati dalam dialog ini, publik berharap komunikasi pemerintahan berjalan lebih transparan, efektif, dan tidak lagi harus ditempuh melalui aksi demonstrasi.
(Bgs/Red)
0 Komentar