DPR Kota Sorong Soroti Dugaan Kekerasan Terhadap Siswa PK di SMPN 7, Ricky Taneri Sebut Kekerasan di Sekolah Itu Salah

SORONG,harian62.info – 

Kasus dugaan kekerasan yang menimpa seorang siswa penerima Program Keluarga Harapan (PK) di SMP Negeri 7 Kota Sorong kini menjadi sorotan tajam dan mendapat perhatian serius dari DPR Kota Sorong. Pihak legislatif menilai insiden ini sangat meresahkan dan mencederai rasa aman di dunia pendidikan.

 

Wakil Ketua II DPR Kota Sorong, Ricky Taneri, bersama sejumlah anggota dewan langsung mengambil langkah cepat dengan melakukan pertemuan langsung di lokasi sekolah, Papua Barat Daya, pada Rabu (20/5/2026). Dalam kesempatan tersebut, Ricky beserta rombongan mendengarkan aspirasi dan keterangan langsung dari kedua belah pihak, yaitu perwakilan sekolah serta keluarga korban, guna mencari solusi yang terbaik dan paling adil atas persoalan yang terjadi.

 

Sebelumnya, orang tua korban, Regina Rumbiak, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap penanganan kasus dan perlakuan yang diterima putranya. Menurut pengakuannya, insiden sebenarnya terjadi sekitar enam bulan lalu. Saat itu, anaknya yang masih duduk di bangku kelas VII diduga menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang oknum guru agama yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah.

 

Peristiwa bermula dari hal yang dianggap sepele, ketika siswa tersebut tidak sengaja membawa korek api di saku seragamnya saat kegiatan di sekolah. Oknum guru yang saat itu bertindak sebagai guru piket diduga langsung melakukan tindakan fisik yang keras terhadap siswa tersebut.

 

"Akibat perbuatan itu, anak saya mengalami luka-luka dan trauma mendalam," ujar Regina.

 

Ia juga menyesalkan cara penyelesaian awal yang dilakukan secara tertutup. Menurutnya, pihak guru bersangkutan sempat menyelesaikan masalah langsung dengan anaknya tanpa melibatkan atau memberitahukan kedua orang tua. Mengetahui anaknya menjadi korban, keluarga menilai persoalan ini harus disikapi dengan serius agar tidak terulang lagi menimpa siswa lainnya.

 

Usai memimpin pertemuan dan mendengarkan paparan dari kedua belah pihak, Ricky Taneri menegaskan prinsip dasarnya terkait dunia pendidikan. Ia menekankan bahwa tidak ada alasan apa pun yang bisa membenarkan terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah.

 

“Intinya kekerasan di sekolah itu salah. Itu prinsip kami. Tetapi kita harus melihat dari berbagai macam sudut pandang untuk mencari solusi terbaik. Yang paling penting, kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi ke depannya,” tegas Ricky Taneri kepada awak media.

 

Politisi ini menjelaskan, fungsi sekolah adalah tempat menuntut ilmu dan membentuk karakter, bukan tempat untuk melakukan kekerasan. Menurutnya, pendekatan disiplin kepada siswa memang mutlak diperlukan, namun cara penyampaiannya harus tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan pendidikan.

 

"Disiplin itu wajib, tapi pembinaannya harus yang edukatif. Jangan sampai ada kekerasan fisik maupun kekerasan verbal yang menyakiti hati dan mental siswa. Sekolah harus menjadi zona aman (safe zone) yang nyaman bagi peserta didik," jelasnya.

 

Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang, Ricky Taneri menyatakan bahwa DPR Kota Sorong akan segera menindaklanjuti persoalan ini dengan berkoordinasi intensif bersama Dinas Pendidikan Kota Sorong.

 

"Kita akan pastikan adanya evaluasi secara menyeluruh dan langkah pencegahan yang tegas. Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik memahami batas kewenangan dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa," ujarnya.

 

Kasus ini pun menuai sorotan luas dari masyarakat Kota Sorong. Banyak pihak yang menyayangkan terjadinya insiden seperti ini, apalagi pelaku merupakan pejabat sekolah yang seharusnya menjadi teladan. Masyarakat berharap dunia pendidikan di kota ini benar-benar dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan bebas dari intimidasi.