10 Tahun WTP Berturut-turut, DPRD Pasbar Ungkap Kunci Sukses Pengawasan Keuangan Daerah

 

Pasaman Barat, Harian 62- info--

 DPRD Pasaman Barat kembali mencatatkan capaian penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, lembaga legislatif tersebut turut mengawal keberhasilan daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

WTP ke-10 Pasaman Barat yang diraih secara berturut-turut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Bupati Pasaman Barat Yulianto dan Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah di Aula Lantai IV Gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Padang, Jumat (29/5).

Momen tersebut menjadi penegasan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif terus berjalan dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP yang telah diraih selama satu dekade terakhir. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

DPRD Pasaman Barat selama ini menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah agar seluruh penggunaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, menyebut opini WTP yang kembali diterima Pasaman Barat merupakan bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan bahwa opini WTP ke-10 merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan dan dukungan DPRD Pasaman Barat dalam mengawal proses pengelolaan keuangan daerah.

"Alhamdulillah, Pemkab Pasaman Barat kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Ini merupakan capaian WTP ke-10 secara berturut-turut," ujar Yulianto.

Menurutnya, penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan opini tertinggi dari BPK

Peran DPRD dalam capaian WTP juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD membantu memastikan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail, Kepala BPKAD Zulfi Agus, Kepala Kesbangpol Yosmar Difia, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Ke depan, DPRD Pasaman Barat bersama pemerintah daerah berkomitmen terus memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, transparan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Capaian opini WTP selama 10 tahun berturut-turut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan disiplin, kepatuhan administrasi, dan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan demi kemajuan Pasaman Barat.

(windi wulandari)