Bekasi,harian62.info -
Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Masyarakat Indonesia (DPP GMI) menyampaikan kritik dengan nada tegas namun terukur terhadap kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi. Kritik tersebut muncul setelah sejumlah desa penerima Dana Desa tahap dua tahun 2025 dinilai tidak menunjukkan perkembangan berarti, baik dalam pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat.
DPP GMI memandang kondisi ini sebagai tanda lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan di tingkat dinas, padahal Dana Desa merupakan instrumen strategis untuk peningkatan kesejahteraan warga.
Sekertaris Umum DPP GMI, Asep Saipulloh, menyampaikan penilaiannya dengan bahasa yang lugas namun elegan. "Kami melihat adanya kekosongan gerak di lapangan. Dana telah dicairkan, tetapi banyak desa tidak menunjukkan progres. Dalam situasi seperti ini, peran DPMD mestinya hadir secara konkret. Pengawasan yang tidak berjalan hanya memperbesar ruang ketidakpastian,” ujarnya kepada awak media, Kamis (11/12/2025).
Ia menegaskan bahwa DPMD memegang tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai tujuannya.
"Kami tidak sedang menyalahkan, tetapi menuntut tanggung jawab. Ketika desa tidak bergerak, tentu publik bertanya: di mana pembinaan dan arahan dari dinas? Kepemimpinan diuji bukan pada saat anggaran cair, tetapi ketika memastikan anggaran itu benar-benar memberi manfaat,” katanya.
Menurut DPP GMI, perlambatan realisasi ini berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di desa jika tidak segera ditindaklanjuti.
"Masyarakat menunggu bukti nyata. Ketika program tidak berjalan, yang terdampak adalah warga desa. Karena itu, kami berharap Kepala DPMD dapat mengambil langkah cepat dan terukur untuk memulihkan dinamika pembangunan,” terangnya.
Dalam pernyataannya, DPP GMI juga meminta Bupati Bekasi memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini.
"Kami mendorong Bupati Bekasi melakukan evaluasi menyeluruh. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Kejelasan arah dan ketegasan kebijakan sangat dibutuhkan saat ini,” tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak DPMD Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi terkait evaluasi dan sorotan DPP GMI tersebut.pungkas
(NK)
0 Komentar