Muara Enim,harian62.info -
Aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di kabupaten muara Enim memasuki fase krusial.
Seruan terbuka beredar luas , mengajak ribuan PPPK turun dalam agenda aksi pekan ini guna untuk menyikapi kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2026 yg d nilai sangat jauh dari harapan.
Aksi di jadwalkan pada dan akan berlangsung pada Senin (09/3/2026) pukul 09:00 wib di kantor bupati muara Enim. Masa berencana untuk melanjutkan dan menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD kabupaten muara Enim
Di targetkan sekitar 2.000 perwakilan dari total 8.000 PPPK di kabupaten muara Enim. Angka itu di sebut minimal agar aspirasi dinilai kuat dan representatif .
Isu ini memuncat setelah beredarnya informasi mengenai besaran TPP 2026 yang disebut mengalami penurunan signifikan PPPK berijazah D3 yang sebelumnya menerima sekitar Rp 2 juta di sebut hanya memperoleh 500 RB per bulan.
Tamatan SLTA Rp 1.7 juta menjadi Rp 400 ribu sedangkan tamatan SD dari 1.5 juta turun menjadi Rp 300 ribu per bulan
Bagi kalangan PPPK , persoalan ini bukan semata soal angka.seorang PPPK yang enggan di sebutkan nama nya menegaskan kebijakan tersebut menyentuh aspek penghargaan atas kinerjanya .
"Ini buka soal nominal, tetapi soal pengakuan dan kesetaraan atas kerja yang kami jalankan. "Ujarnya.
Ia menilai PPPK merupakan bagian dari ASN yang turut menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik beban kerja serta tanggung jawab yang di emban menurutnya. Relatif setara dengan pegawai negeri sipil ( PNS), sehingga wajar jika TPP di sesuaikan dengan jenjang dan jabatan.
Pewarta : Selvi oktin ariani
0 Komentar