(Dok.Rahcmad SH)
Pontianak, Kamis 26 Februari 2026 — Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Kalbar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, Pontianak. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta meminta pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan dan kesejahteraan guru.
Awalnya, massa aksi dipersilakan memasuki salah satu ruangan di gedung DPRD. Namun, mereka meminta dipindahkan ke ruang yang lebih luas agar seluruh peserta dapat mengikuti forum penyampaian aspirasi. Setelah sempat terjadi dorongan, pertemuan akhirnya digelar di ruang rapat paripurna.
Kritik terhadap Program MBG
Dalam forum dialog, mahasiswa menilai pelaksanaan MBG yang berskala nasional belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Indah, salah satu perwakilan mahasiswa, menyampaikan bahwa kebijakan nasional tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa melihat kondisi lokal.
“Kebijakan skala nasional tidak bisa dikerjakan secara serentak atau masif tanpa menyesuaikan kondisi daerah. Dapur di Kalimantan tentu berbeda dengan di Jawa atau Papua,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pengelolaan dapur MBG yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemberdayaan pelaku UMKM sebagaimana menjadi target pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
Menurutnya, implementasi di lapangan perlu diawasi agar tidak sekadar menjadi proyek administratif, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, mahasiswa meminta pelibatan ahli gizi, tenaga kesehatan, serta masyarakat sipil dalam pelaksanaan program guna memastikan penanganan stunting dilakukan secara komprehensif, termasuk memperhatikan faktor kesehatan ibu dan kondisi kemiskinan.
Desakan Reformasi dan Isu Sosial
.jpg)
Tak hanya MBG, massa aksi juga mengangkat isu reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mahasiswa menyinggung dugaan kasus kekerasan yang melibatkan oknum aparat dan meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional.
“Jika ada pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan sesuai aturan, tanpa menghilangkan hak hidup seseorang,” ujar salah satu orator.
Isu kesejahteraan guru honorer turut menjadi sorotan. Mahasiswa menilai kondisi guru honorer masih memprihatinkan dan mendesak pemerintah menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama kebijakan anggaran.
“Bagaimana mungkin kualitas pendidikan meningkat jika kesejahteraan guru masih rendah?” ujar Saiful, perwakilan massa lainnya.
Infrastruktur dan Lingkungan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat yang dinilai membahayakan keselamatan warga. Mereka mengaitkan buruknya akses jalan dengan keterlambatan layanan kesehatan hingga risiko korban jiwa.
Persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan deforestasi turut disuarakan. Massa mendesak pemerintah daerah bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa meminta evaluasi satu tahun kinerja gubernur, peningkatan mitigasi bencana, serta pemerataan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil.
Tanggapan DPRD
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, menyatakan bahwa pelaksanaan MBG merupakan tanggung jawab bersama pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan dan menyebut evaluasi perlu dilakukan agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Aksi berlangsung dengan penyampaian aspirasi secara bergantian dari berbagai perwakilan aliansi. Di akhir pertemuan, DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti dan mengawal aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa.(Rahcnad S H)
0 Komentar