SINTANG, Harian62.info -
Dugaan tindak pidana penipuan yang menyeret nama seorang perempuan bernama Yuliana dan dilaporkan ke Polres Sintang menjadi perhatian publik. Pemberitaan mengenai perkara tersebut turut mengangkat pertanyaan serius: apakah peristiwa ini merupakan persoalan yang melibatkan satu orang atau terdapat kemungkinan pola perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama?
Informasi mengenai laporan tersebut sebagaimana diberitakan Jurnalis Komnas perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum. Namun, setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui penyelidikan dan alat bukti yang sah.
JANGAN BERHENTI PADA SATU NAMA
DPD ASWIN Kalimantan Barat memandang bahwa apabila dalam perkara ini ditemukan indikasi adanya beberapa pihak yang berperan, baik sebagai pihak yang menawarkan, menghubungkan, menerima dana, mengatur transaksi maupun menikmati hasil, seluruh rangkaian peristiwa tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya memeriksa pihak yang dilaporkan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki hubungan dengan peristiwa tersebut, sepanjang didukung keterangan saksi, dokumen transaksi, komunikasi elektronik dan alat bukti lainnya.
Pertanyaan publik yang perlu dijawab adalah bagaimana kronologi peristiwa, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana aliran dana berlangsung, serta berapa nilai kerugian yang benar-benar dapat dibuktikan.
LANDASAN HUKUM: PENIPUAN DAN PEMBUKTIAN
Dalam perspektif hukum pidana, dugaan penipuan dapat dikaji berdasarkan:
1. Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur tindak pidana penipuan melalui penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kata bohong untuk menggerakkan orang menyerahkan barang, memberikan utang atau menghapus piutang.
2. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang dengan bentuk keterlibatan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
3. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP lama, dapat menjadi rujukan dalam menilai perbuatan yang terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional, dengan memperhatikan ketentuan peralihan dan penerapan hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.
4. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, sebagai hukum acara pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menjadi pedoman dalam proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti dan perlindungan hak para pihak.
Penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus disesuaikan dengan waktu terjadinya perbuatan, fakta hukum, serta hasil pemeriksaan penyidik.
DPD ASWIN KALBAR MINTA POLRES SINTANG BERTINDAK PROFESIONAL
DPD ASWIN Kalbar mendorong Polres Sintang agar memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut dengan langkah-langkah:
- Memastikan laporan dan kronologi kejadian tercatat secara resmi.
- Memeriksa pelapor serta saksi-saksi yang mengetahui peristiwa.
- Menelusuri bukti transaksi dan aliran dana apabila berkaitan dengan perkara.
- Memeriksa komunikasi maupun dokumen elektronik yang relevan secara sah.
- Mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti.
- Memberikan informasi perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.
Penanganan perkara harus dilakukan secara transparan, profesional, proporsional dan tidak diskriminatif. Hak pelapor maupun pihak yang dilaporkan wajib dihormati.
PENGAWASAN PUBLIK: JANGAN BIARKAN LAPORAN TANPA KEJELASAN
DPD ASWIN Kalbar menilai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum harus dijaga melalui penanganan laporan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan tekanan opini publik. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti adanya keterlibatan pihak lain, penyidik diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Hingga terdapat keterangan resmi dari Polres Sintang dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, nama Yuliana maupun pihak lain yang disebut dalam perkara ini tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah.
DPD ASWIN KALBAR akan terus mendorong fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang berimbang, konfirmasi kepada pihak terkait, serta pengawasan terhadap proses penegakan hukum demi kepentingan masyarakat.
TIM INVESTIGASI DPD ASWIN KALBAR
Jurnalisme independen, kritis, profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.
