_Sebuah Opini Publik dari Perspektif Praktisi Hukum dan Pelaku Jasa Keimigrasian_
Oleh:
Yohakim Jante Joni, S.H. a.k.a Joao Moath &
Herman Nailake,S.H.
(_Praktisi Hukum_)
Pendahuluan
Pemerintah Republik Indonesia patut diapresiasi atas lahirnya Visa E33G (Remote Worker/Digital Nomad Visa) sebagai salah satu instrumen hukum keimigrasian yang bertujuan menarik tenaga profesional global, meningkatkan devisa negara, serta memperkuat posisi Indonesia, khususnya Bali, sebagai destinasi utama bagi komunitas pekerja jarak jauh (remote workers).
Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap perubahan pola kerja global pascapandemi, di mana jutaan profesional kini dapat bekerja dari mana saja (work from anywhere), tanpa harus berpindah tempat kerja secara fisik.
Namun demikian, sebagai praktisi hukum dan pelaku jasa keimigrasian yang setiap hari mendampingi warga negara asing dalam proses pengurusan visa dan izin tinggal, kami melihat bahwa terdapat satu ketentuan yang berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan tersebut, yaitu persyaratan pendapatan minimum sebesar USD 60.000 per tahun atau sekitar USD 5.000 per bulan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah:
_Apakah ketentuan tersebut benar-benar mampu menarik komunitas digital nomad dunia, atau justru membatasi kelompok yang selama ini menjadi target utama kebijakan tersebut?_
*Realitas Pasar Digital Nomad Global*
Dalam praktik yang kami temui di lapangan, mayoritas calon pemohon Visa E33G berasal dari profesi seperti:
Software Engineer
Web Developer
Graphic Designer
Digital Marketing Specialist
Content Creator
Consultant
Online Teacher
Writer
Freelancer
Entrepreneur
Kelompok profesi tersebut umumnya memiliki pendapatan stabil, namun berada pada kisaran:
USD 2.000 – USD 3.500 per bulan.
Dengan penghasilan tersebut mereka telah mampu:
menyewa vila;
menggunakan coworking space;
membayar asuransi;
menggunakan transportasi lokal;
mengonsumsi produk UMKM;
berwisata di Indonesia;
membayar pajak di negara asalnya.
Ironisnya, kelompok inilah yang justru paling banyak tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Visa E33G.
*Indonesia Menjadi Negara dengan Ambang Pendapatan Tertinggi*
Berdasarkan informasi kebijakan yang berlaku saat ini, terlihat adanya perbedaan pendekatan antarnegara.
Negara
Program Visa
Persyaratan Pendapatan
Indonesia
KITAS E33G
USD 60.000/tahun (USD 5.000/bulan)
Thailand
Destination Thailand Visa
Tidak mensyaratkan gaji bulanan minimum; fokus pada bukti kemampuan finansial dan ketentuan lain
Malaysia
DE Rantau Nomad Pass
Mulai sekitar USD 24.000/tahun untuk sektor teknologi; persyaratan berbeda untuk kategori lain
Filipina
Digital Nomad Visa
Sekitar USD 24.000/tahun (program masih dalam tahap implementasi)
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan salah satu ambang pendapatan yang lebih tinggi dibanding beberapa negara di kawasan yang sama.
Namun, perlu dicatat bahwa setiap negara memiliki tujuan kebijakan, sistem keimigrasian, dan mekanisme pengawasan yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi kebijakan, bukan sebagai penilaian bahwa satu sistem lebih baik daripada yang lain.
*Opportunity Cost yang Berpotensi Terjadi*
Seorang digital nomad dengan pendapatan USD 2.500 per bulan akan membelanjakan sebagian besar penghasilannya di Indonesia.
Dalam satu tahun, rata-rata pengeluaran tersebut dapat mencakup:
sewa vila;
restoran;
coffee shop;
coworking space;
transportasi;
laundry;
gym;
spa;
wisata;
belanja UMKM.
Seluruh pengeluaran tersebut berputar langsung di dalam ekonomi lokal.
Dengan kata lain, nilai ekonomi yang dihasilkan tidak hanya berasal dari biaya visa, tetapi juga dari efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor pariwisata, jasa, dan usaha mikro
*Mendorong Kepatuhan Hukum, Bukan Sebaliknya*
Dalam praktik kami sebagai agen visa dan praktisi hukum, banyak warga negara asing yang sebenarnya ingin tinggal secara sah di Indonesia.
Namun apabila persyaratan legal dianggap terlalu sulit dijangkau, terdapat risiko sebagian memilih menggunakan izin tinggal yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatannya. Situasi seperti ini tentu tidak diinginkan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Kebijakan yang lebih proporsional dapat mendorong lebih banyak pekerja jarak jauh untuk menggunakan jalur yang tepat, sehingga:
meningkatkan kepatuhan terhadap hukum keimigrasian;
memperbesar penerimaan negara melalui PNBP;
memudahkan pengawasan oleh Imigrasi; dan
mengurangi potensi penyalahgunaan izin tinggal.
*Sebuah Usulan Konstruktif*
Kami memahami bahwa pemerintah memiliki tujuan menjaga kualitas pemegang Visa E33G dan memastikan bahwa mereka mampu membiayai kehidupannya sendiri selama berada di Indonesia.
Namun demikian, kami mengusulkan agar persyaratan tersebut dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi nyata pasar global, antara lain melalui:
penyesuaian batas minimum pendapatan ke kisaran USD 2.500–USD 3.000 per bulan; atau
pemberian alternatif pembuktian kemampuan finansial melalui kombinasi penghasilan rutin, tabungan, investasi, maupun aset keuangan.
Pendekatan seperti ini diyakini tetap menjaga kualitas pemohon, tanpa menghilangkan daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan.
*Penutup*
Visa E33G merupakan kebijakan yang progresif dan memiliki potensi besar untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital dan destinasi global bagi pekerja jarak jauh.
Namun, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, melainkan juga oleh sejauh mana persyaratannya selaras dengan realitas pasar dan mampu mencapai kelompok sasaran yang ingin dijangkau.
Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, melainkan sebagai masukan konstruktif berdasarkan pengalaman praktis di lapangan, dengan harapan agar Indonesia mampu menjadi destinasi yang semakin kompetitif, tetap menjaga kepentingan nasional, dan sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi berbasis talenta global. Istimewa
0 Komentar