Soroti Darurat Kesehatan di Papua Barat Daya, DPR PBD dan Profesi Medis: Jangan Cuma Lihat Data!


SORONG,harian62.info -

Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya, Ortis F. Sagrim, menegaskan bahwa persoalan kesehatan di daerahnya sudah masuk kategori serius dan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan strategis bersama perwakilan organisasi profesi tenaga kesehatan se-Papua Barat Daya di Hotel Vega, Kamis (7/5/2026).



Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk membahas akar permasalahan, mulai dari tingginya angka stunting, kualitas layanan kesehatan dasar, hingga kesejahteraan tenaga medis yang selama ini menjadi keluhan utama di lapangan.



Ortis menyoroti adanya kesenjangan antara data di atas kertas dengan realita yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, masalah kesehatan di Tanah Papua seringkali hanya dilihat sekilas dari laporan statistik, padahal di lapangan terdapat persoalan substansial yang mengancam.



“Selama ini masalah kesehatan sering hanya dilihat dari pandangan umum, misalnya kasus stunting hanya dilihat dari data Kementerian atau BPS. Padahal ada masalah mendasar yang sedang berjalan dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat,” ujar Ortis.



Ia juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran, khususnya dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan besar untuk sektor kesehatan. Ironisnya, meski dana yang digelontorkan sangat besar, perbaikan signifikan di lapangan belum terlihat, bahkan beberapa indikator kesehatan justru memprihatinkan.



“Dengan dana Otsus yang besar, seharusnya persoalan ini bisa ditekan. Tapi kenyataannya justru masih menjadi masalah berat. Ini yang harus kita evaluasi dan benahi bersama,” tegas politisi tersebut.



Menanggapi hal ini, Ortis memastikan DPR akan turun tangan maksimal melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Ia bahkan membuka peluang untuk membuat regulasi khusus demi menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan.



“Saya minta organisasi profesi menyusun pokok-pokok pikiran dan usulan regulasi. Nanti akan kita proses sesuai mekanisme di DPR agar bisa menjadi payung hukum yang nyata,” tambahnya.



Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Sorong, dr. Felix Duwit, menilai kondisi kesehatan saat ini sudah mengarah pada darurat kesehatan publik. Bahkan, hal ini dikhawatirkan berpotensi menjadi ancaman depopulasi bagi Orang Asli Papua (OAP).



“Ini adalah kali pertama organisasi profesi diajak duduk bersama secara resmi dengan pengambil kebijakan. Ada banyak kesenjangan antara kebijakan dengan realita pelayanan di masyarakat,” ungkap Felix.



Ia berharap forum ini bukan sekadar dialog biasa, tetapi mampu menghasilkan kesepakatan konkret yang bisa segera ditindaklanjuti demi menyelamatkan derajat kesehatan masyarakat Papua Barat Daya.



“Kami berharap dari pertemuan ini lahir solusi nyata, sehingga pelayanan kesehatan di daerah ini bisa segera membaik,” pungkasnya.

0 Komentar

KLIK DISINI untuk bergabung