Jakarta,harian62.info -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke 40 wilayah percontohan pada tahun 2026.
Perluasan tersebut dilakukan sebagai langkah konkret untuk meningkatkan transparansi data serta memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Salah satu fokus utama Kemendagri adalah memastikan keamanan sistem perekaman KTP elektronik, mengingat data kependudukan menjadi basis utama dalam penetapan penerima bansos.
Ribka menjelaskan, program perluasan percontohan digitalisasi bansos bertujuan menguji kesiapan infrastruktur dan keakuratan data di tingkat daerah sebelum diterapkan secara nasional. Sebanyak 40 daerah dipilih berdasarkan kesiapan jaringan internet serta komitmen Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing wilayah.
Ke-40 daerah tersebut nantinya akan dikelompokkan ke dalam tujuh wilayah koordinasi yang berada di bawah pengawasan kementerian dan lembaga terkait.
“Kami berharap Bapak dan Ibu gubernur, bupati, serta wali kota dapat mendukung penuh pelaksanaan piloting digitalisasi bansos ini. Perluasan piloting menjadi tahapan penting untuk menguji kesiapan, keandalan, dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial,” ujar Ribka dalam Rapat Sosialisasi Digitalisasi Bansos kepada 40 Daerah Perluasan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Menurut Ribka, digitalisasi bansos tidak semata-mata soal penerapan teknologi, melainkan instrumen strategis untuk memetakan warga miskin secara lebih akurat. Dengan data yang terkonsolidasi, pemerintah pusat dan daerah dapat bergerak lebih selaras dalam melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan hingga ke tingkat paling bawah.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi penyaluran bansos tidak hanya bergantung pada Kementerian Sosial (Kemensos), melainkan memerlukan dukungan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah. Inisiatif ini, kata Ribka, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Selain itu, Ribka mengimbau daerah yang menjadi wilayah percontohan pada 2026 untuk belajar dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten tersebut telah lebih dahulu menjadi daerah percontohan pada 2025 dan dinilai berhasil dalam pelaksanaan digitalisasi penyaluran bansos.
Rapat sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
(RA)
0 Komentar