Kabupaten Asahan,harian62.info -
Suasana Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang) serta Kantor Bupati Asahan mendadak memanas, Selasa (5/11/2025). Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Seluruh Indonesia (DPP PERMASI) Kabupaten Asahan menggelar aksi demonstrasi menuntut transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga sarat penyimpangan dan berpotensi menjadi ajang korupsi berjamaah.
Ketua Umum DPP PERMASI Asahan, Muhammad Seto Lubis, menegaskan kepada awak media, Jumat (7/11/2025), bahwa program nasional yang seharusnya menyehatkan anak bangsa kini justru terkesan dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk memperkaya diri.
“Menurut keterangan dari pihak Dinas Ketapang melalui sekretarisnya, tidak ada laporan menyeluruh terkait pelaksanaan MBG. Hanya satu unit pelayanan di Desa Simpang Empat yang melapor. Sisanya nihil,” ungkap Seto dengan nada kecewa.
Aksi mahasiswa DPP PERMASI Asahan di Kantor Bupati Asahan, menuntut kejelasan dan transparansi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (5/11/2025). Lebih mengejutkan lagi, dalam dialog mahasiswa dengan Wakil Bupati Asahan, Riyanto, yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Kabupaten Asahan, muncul pernyataan yang memicu kontroversi. “Terkait anggaran Rp15 ribu per anak, Rp10 ribu untuk menu MBG dan Rp5 ribu untuk biaya operasional. Kalau tidak ada suplier resmi, siapa pun boleh jadi suplier,” ujar Riyanto seperti dikutip Seto.
Pernyataan itu langsung menuai sorotan. Pasalnya, menurut Seto, hitungan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. “Coba dihitung, susu kecil Rp3.000, dua butir telur Rp2.500, nasi putih Rp3.000, dan sayur ikan sisanya. Jelas tidak realistis. Justru harga bahan pokok melonjak saat MBG berjalan,” ujarnya.
Mahasiswa juga menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan tidak mampu menekan kenaikan harga bahan pokok dan gagal menjamin kualitas gizi yang dijanjikan. “Kami mendesak agar Pemkab tidak menjadikan program MBG ini sebagai ladang baru untuk korupsi,” tegas Seto.
Program MBG diketahui menggunakan dana APBN Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan melalui DIPA Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pagu Rp15.000 per penerima manfaat per hari. Sementara untuk anak PAUD hingga kelas 3 SD, ditetapkan Rp13.000 per hari berdasarkan Keputusan Kepala BGN RI Nomor 244 Tahun 2025.
“Kami akan terus mengawal program ini agar kembali ke tujuan semula: membangun generasi emas Indonesia. Jangan jadikan program pemerintah untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegas Seto lagi.
Mahasiswa juga menyoroti buruknya kualitas makanan di beberapa lokasi MBG. “Ada laporan nasi keras dan lauk yang tak layak konsumsi. Ini sangat memprihatinkan. Pemerintah harus pantau setiap bulan dan evaluasi secara ketat,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Seto menegaskan bahwa DPP PERMASI Asahan siap melakukan aksi lanjutan, bahkan hingga ke Istana Negara jika indikasi penyimpangan terus terjadi. “Kami akan sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, agar beliau tahu kalau program baik untuk rakyat ini mulai diselewengkan,” tutupnya.
(SHDN)
0 Komentar