Pontianak,harian62.info -
Sorotan tajam kembali mengarah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat. Sejumlah jurnalis mengeluhkan sulitnya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, S.T., M.T., yang dinilai tertutup dan tidak kooperatif terhadap permintaan wawancara maupun klarifikasi publik.
Keluhan itu pertama kali mencuat dari beberapa Pimpinan Redaksi Media salahsatunya Pimred IntegTv, yang mengaku telah berulang kali berusaha meminta konfirmasi terkait pemberitaan seputar infrastruktur dan proyek strategis daerah. Namun, seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
“Setiap kali kami datang, alasan yang diberikan selalu sama: Kadis tidak berada di tempat. Ini terjadi berulang, dan sangat mengganggu tugas jurnalistik,” ujarnya.
Situasi ini dinilai janggal, bahkan bertentangan dengan prinsip transparansi informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Padahal, jurnalis memiliki mandat untuk memberikan informasi akurat dan berimbang kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pers bukan hadir membawa kepentingan pribadi, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial yang menjadi salah satu pilar demokrasi.
“Publik berhak tahu bagaimana anggaran dikelola, bagaimana progres pembangunan berjalan, dan sejauh mana pengawasan mutu dilakukan. Jika pejabat kunci menutup diri, wajar bila timbul berbagai dugaan dan pertanyaan dari masyarakat,” tambahnya.
Pengamat: Pejabat Publik Tidak Boleh Anti Media
Sejumlah pengamat komunikasi publik menilai bahwa pejabat daerah wajib bersikap terbuka, apalagi instansi seperti PUPR yang menangani anggaran besar, proyek vital, dan kebutuhan dasar masyarakat. Sikap menutup diri hanya akan memperburuk persepsi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Di era keterbukaan, pejabat publik tidak boleh anti terhadap media. Media adalah mitra strategis penyampaian informasi,” tegas seorang pengamat lokal.
Hingga Kini Dinas PUPR Belum Beri Tanggapan
Sampai berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Kalbar belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan tersebut. Tidak ada penjelasan apakah Kadis benar berada di luar kantor, memiliki agenda tertutup, atau memang sengaja menghindari konfirmasi media.
Sementara itu, pihak Media IntegTv menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, melakukan permintaan klarifikasi lanjutan, dan berupaya memastikan publik mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan berimbang.
(Tim)
0 Komentar