Proyek SPAM: Masyarakat Apresiasi Respons Cepat Dinas PUPRPERA Kabupaten Landak

                                           (Dok.Pejabat Dinas PUPRPEERAKab Landak)

Landak,harian62.info -

Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Desa Sebatih, Kecamatan Temila, Kabupaten Landak, yang sebelumnya sempat mendapat sorotan dari masyarakat dan Tim Monitoring Aliansi Wartawan Independen (AWI) Zona Cyber Kalbar, kini mendapat klarifikasi resmi dari Dinas PUPRPERA Kabupaten Landak.

                                        (Dok. Air sudah mengalir ke rumah Warga)

Kepala Dinas PUPRPERA melalui Kabid Cipta Karya bersama PPK proyek SPAM menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut telah rampung dan secara administrasi sudah diserahterimakan kepada Kepala Desa Sebatih pada Desember 2024 untuk dikelola lebih lanjut oleh pihak desa.

Sebelum proses serah terima, uji fungsi (testing) telah dilakukan guna memastikan seluruh jaringan perpipaan dan instalasi air minum berjalan baik dan sesuai perencanaan.

“Ya, semuanya sudah selesai dan telah diserahterimakan kepada Kepala Desa setempat. Surat penyerahan tersebut juga lengkap secara administrasi,” jelas Kabid Cipta Karya saat ditemui Tim Monitoring AWI Kalimantan Barat.

Secara teknis, sistem air telah mengalir, namun menurut pihak dinas, pengelola di tingkat desa perlu melakukan pengaturan aliran dan distribusi agar suplai air berjalan efektif dan merata ke seluruh pelanggan.

Menanggapi keluhan sebagian warga Desa Sebatih, pihak dinas berjanji akan melakukan pengecekan lapangan, monitoring, dan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik SPAM maupun pola pengelolaannya.

Langkah lanjutan juga akan dilakukan dengan pembinaan dan pelatihan teknis bagi pengelola desa, agar sistem pengelolaan air minum masyarakat bisa lebih profesional dan berkelanjutan.

> “Kami selalu merespons positif setiap kritik dan masukan dari masyarakat maupun media. Semua itu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola proyek serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Tim Monitoring AWI sempat menyoroti lemahnya pengawasan terhadap proyek tersebut. Namun setelah mendapat penjelasan dan bukti di lapangan, pihak AWI menilai langkah cepat Dinas PUPRPERA dalam merespons kontrol sosial adalah bentuk nyata tanggung jawab dan komitmen terhadap pelayanan publik.

> “Kami mengapresiasi langkah cepat Kepala Dinas yang langsung menginstruksikan Kabid turun ke lapangan untuk memberikan penjelasan terbuka dan melakukan pengecekan teknis secara transparan,” kata Koordinator AWI Zona Cyber Kalimantan Barat.

Langkah responsif ini diharapkan menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah daerah, media, dan masyarakat dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang berkualitas.

(Red/Tim-01)