Merasa Tidak Dihargai, Sejumlah DPRD Gerindra Ngamuk di Paripurna, Pemkab Asahan Terancam Sanksi Politik

Kabupaten Asahan,harian62.info -

Sejumlah anggota DPR terdengar marah-marah dan berteriak di dalam ruang rapat paripurna di lantai dua Gedung DPRD Asahan. Suara anggota DPR itu menggelegar hingga masuk ke dalam kantin DPR di lantai dasar. Situasi itu membuat awak media dan masyarakat yang berada di dalam kantin berhamburan berlari naik ke ruang sidang untuk melihat keributan apa yang terjadi di ruangan itu.

Karena awak media tidak diizinkan masuk ke ruang sidang oleh Satpol PP, namun awak media mengenal pemilik suara itu. Dan benar saja, saat awak media menemui Mansyur selaku anggota DPRD, Mansyur mengatakan harus dinaikkan cerita ini biar jangan macam-macam Pemkab.

“Masak minimal Sekda Kabupaten Asahan pun tak mau hadir dalam rapat Paripurna Pandangan Praksi. Yang diutus Pemkab hanya tiga orang pegawai, itupun yang tidak berkompeten mendengar pandangan anggota DPR. Kami merasa dilecehkan oleh Pemkab, padahal pandangan Praksi ini penting didengar Bupati dan Wakil Bupati Asahan secara langsung,” ungkap Mansyur didampingi Irwansyah Siregar dan Nazarudin, Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra di Gedung DPR pada 21 Oktober 2025.

Hal yang sama juga ditunjukkan Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat, Joko Panjaitan. Wakil Ketua DPR itu tampak muram turun dari ruang rapat dan mendukung sikap Mansyur yang sempat menyemprot perwakilan Pemkab yang tak berkompeten dan dimarahi sejumlah anggota Praksi.

Selain itu, Suhari, anggota DPRD dari Gerindra, dan Nazarudin mengaku kecewa dengan sikap Pemkab yang terkesan sepele terhadap anggota DPRD yang hadir di Paripurna. “Padahal pandangan Praksi ini merupakan sesuatu yang sakral dalam mengurus semua keluhan rakyat dan persoalan hajat hidup orang banyak di Asahan. Contoh keluhan rakyat kepada pelayanan rumah sakit, CSR perusahaan yang tak tertib, PNS bermasalah, HGU bermasalah, limbah, dan PAD yang tak kunjung meningkat secara tajam tahun ke tahun, hasil PAD laut yang tak meningkat juga banyak lagi. Hal ini penting untuk membangun Asahan, namun Bupati dan Wakil Bupati tak hadir. Ini sangat memilukan,” ujar lima anggota DPR Partai Gerindra itu.

Kecewaan anggota DPR itu terkesan tak hanya berhenti sebatas marah-marah ini. Sejumlah anggota DPRD Asahan dari Partai Gerindra bisa saja berencana tidak menandatangani sejumlah usulan Pemkab seperti anggaran usulan Perda, anggaran usulan perjalanan dinas dalam rapat-rapat berikut.

Pantauan awak media, hampir 45 anggota DPR hadir di ruang rapat. Ketua DPR dan tiga Wakil Ketua DPRD juga tampak berada di ruang sidang. Tanggapan mereka beragam dalam menyikapi sikap Pemkab Asahan itu.

(SHDN)