Kabupaten Asahan,harian62.info -
Sorotan publik kini tertuju pada pelaksanaan Pagelaran Seni Budaya Daerah (PSBD) Kabupaten Asahan 2025. Acara tahunan yang seharusnya menjadi ajang hiburan rakyat dan peningkatan ekonomi justru diwarnai keluhan pedagang. Pasalnya, lampu padam selama tiga jam, mulai pukul 20.00 hingga lewat pukul 23.00 WIB, membuat puluhan pedagang mengalami kerugian besar.
Saat dikonfirmasi, Minggu (5/10/2025), sejumlah pedagang yang berjualan di area PSBD Desa Kisaran mengaku kecewa berat. Mereka menilai pemadaman listrik tanpa pemberitahuan dari pihak PLN ULP Cabang Kisaran sangat merugikan.
“Sudah bayar sewa lapak sampai jutaan rupiah, tapi malah lampu mati dari jam delapan sampai jam sebelas. Dagangan kuliner kami jadi banyak sisa, pengunjung bubar cepat,” keluh salah satu pedagang kepada Berita Merdeka Online.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat omzet turun drastis hingga lebih dari 70 persen. Padahal, mereka telah membayar biaya sewa, uang kebersihan, hingga pungutan lapak lainnya. “Kami bukan jualan gratis. Semua ada biayanya. Tapi kalau mati lampu begini terus, kami bisa rugi besar,” tambahnya.
Menanggapi keluhan para pedagang, Ketua Umum DPP LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO) Asahan, Dodi Antoni, angkat bicara. Ia menilai PLN Cabang Kisaran bersikap tidak profesional karena melakukan pemadaman di tengah kegiatan besar tanpa pemberitahuan resmi.
“Ini jelas tindakan yang sangat tidak profesional. PLN harusnya sadar, PSBD adalah kegiatan resmi pemerintah daerah yang melibatkan ratusan pedagang dan ribuan pengunjung. Bagaimana bisa listrik dipadamkan tanpa koordinasi?” tegas Dodi Antoni saat diwawancarai.
Lebih lanjut, ia menduga ada ketidakberesan manajemen di tubuh PLN Kisaran. “Gonta-ganti pejabat tapi kinerjanya tetap amburadul. Ini bukan pertama kali terjadi. Seolah-olah masyarakat tidak penting, padahal mereka bayar listrik tepat waktu,” ujarnya geram.
Tak hanya soal listrik, Dodi juga menyinggung adanya dugaan pengutipan liar terhadap pedagang di lingkungan acara PSBD. Menurutnya, jika dihitung secara global, pungutan yang dibebankan bisa mencapai ratusan juta rupiah.
“Kami mendesak aparat penegak hukum turun tangan. Jika benar ada oknum di lingkungan Pemkab Asahan yang bermain dengan uang sewa lapak, itu sudah termasuk pelanggaran hukum dan harus ditindak tegas,” tegas Dodi.
Para pedagang berharap Bupati Asahan segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Mereka menginginkan keadilan dan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat padamnya listrik dan dugaan pungutan berlebihan.
PSBD sejatinya menjadi simbol kebanggaan daerah, tempat masyarakat merayakan keberagaman budaya dan ekonomi. Namun, jika permasalahan seperti ini terus terjadi, citra pemerintah daerah dan pelaksanaan acara besar bisa tercoreng di mata publik.
(SH/Red)
0 Komentar