Karimun,harian62.info -
Keluhan warga di pasar-pasar tradisional Kabupaten Karimun kian nyaring. Harga beras, minyak goreng, dan gula melonjak tajam, sementara stok semakin langka. Dugaan permainan mafia perdagangan mengemuka, memperlihatkan bagaimana kebutuhan pokok dijadikan komoditas politik sekaligus sumber keuntungan gelap segelintir pihak.
Penelusuran harian62 bersama keterangan sejumlah pedagang mengungkap pola permainan itu. Pasokan dari luar daerah sengaja dipersulit. Distribusi lewat Batam yang bebas bea impor didorong tanpa batas. Sejumlah oknum distributor memanfaatkan status Batam untuk mengimpor bahan pokok, lalu mendikte harga di Karimun.
“Mereka mengatur barang masuk, menahan pasokan, lalu menjual dengan harga sesuka hati. Ini bukan lagi bisnis, tapi pengendalian pasar secara sistematis,” kata seorang pedagang yang meminta namanya dirahasiakan.
Batam, yang semestinya menjadi jalur alternatif pasokan, justru dimanfaatkan sebagai “pintu emas” bagi perburuan rente. Padahal, sumber bahan pokok dari wilayah terdekat di Kepri maupun provinsi sekitar masih terbuka lebar.
“Kejahatan Kemanusiaan”
Ketua DPC Projo Karimun, Wisnu Hidayatullah, S.E., menilai praktik ini sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan.
“Kalau sembako mahal dan langka karena permainan mafia, itu sama saja membunuh masyarakat pelan-pelan. Ekonomi Karimun sekarang lesu, hutang Pemkab kepada kontraktor belum terbayar, TPP ASN belum jelas. Daya beli warga terjun bebas,” ujarnya.
Wisnu menuding praktik culas ini sebagai tanggung jawab langsung kepala daerah.
“Sistem ini terstruktur, masif, sistematis. Pasti ada aktor yang mengendalikannya. Mereka harus dimusnahkan, bukan dibiarkan,” tegasnya.
Kongkalikong dengan Pejabat
Investigasi juga mengarah pada dugaan kongkalikong antara mafia sembako dengan pejabat atau mantan pejabat yang masih berpengaruh. Skema ini memuluskan monopoli barang dan menutup akses pedagang kecil ke pemasok alternatif.
Seorang sumber di pemerintahan mengakui adanya intervensi di level kebijakan.
“Beberapa keputusan distribusi dan impor tidak murni karena kebutuhan pasar, tapi untuk menguntungkan kelompok tertentu,” ujarnya.
Tim Percepatan yang Mandul
Sorotan publik mengarah ke Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Karimun yang baru saja dibentuk. Secara formal, tim ini bertugas menjaga stabilitas harga dan menggerakkan ekonomi. Faktanya, harga melonjak, barang langka, keresahan meluas.
Bagi sebagian warga, tim ini justru menjadi stempel kebijakan yang menguntungkan mafia.
“Daripada membuang anggaran, lebih baik bubarkan saja. Mereka terbukti tak mampu menghadang permainan harga,” kata seorang tokoh masyarakat.
Seruan Tindakan Tegas
Aktivis dan tokoh masyarakat mendesak aparat penegak hukum segera membongkar jaringan mafia sembako di Karimun. Selain penindakan hukum, sanksi sosial juga dianggap perlu untuk memberi efek jera.
“Jangan tunggu sampai perekonomian Karimun mati. Bongkar dan adili mereka yang mempermainkan harga dan pasokan sembako,” tegas Wisnu.
Sekretaris Projo Karimun, Eggy Zullyan Wahyudi, menambahkan:
“Mafia sembako ini harus berhenti dan bertaubat sungguh-sungguh. Cukup rakyat menderita karena kelicikan mereka. Pemerintah dan aparat jangan lengah.”
Kasus ini, menurut para pengamat, bukan sekadar masalah ekonomi, tapi juga soal moral, keadilan, dan keberpihakan negara kepada rakyatnya. Jika dibiarkan, mafia sembako tak hanya menguras dompet masyarakat, tetapi juga membunuh masa depan Karimun perlahan.
(WH)
0 Komentar