Wartawan Kembali Demo Kantor PMD dan Kantor Bupati Tapanuli Tengah

Tapanuli Tengah,harian62.info -

Aliansi wartawan kembali demo  kantor PMD dan kantor bupati tepanuli tengah,kamis 10 juli 2025, Materi tuntutan yang disuarakan penanggung jawab aksi Herbert roberto sitohang antara lain ," meminta bapak bupati tapanuli tengah Masinton pasaribu SH untuk memberantas segala bentuk pungli dan pemerasan ditubuh Pemerintahan Pemkab Tapteng.


Meminta kepada bapak bupati untuk mencopot ka inspektorat dan kadis PMD ,dan diganti denga' pejabat yang sejalan dengan pak bupati dengan jargon tapteng naik kelas dan adil untuk semua.


Diminta kepada bapak bupati agar memberikan perhatian khusus terkait dugaan korupsi dana desa masundung kecamatan lumut.

Sebab terkait dugaan korupsi tersebut, kementerian desa sudah menyurati inspektorat untuk mengaudit dugaan korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat ke kejaksaan negeri sibolga yang ditembuskan ke kementerian desa dan ke kejasaan tinggi sumatra utara,untuk anggaran tahun 2022 sampai tahun 2024.


Perwakilan pengunjuk rasa di terima Asisten i, dihadapan Asisten 1, pengujuk rasa menyampaikan semua tuntutan untuk disampaikan kepafa bapak bupati, dan asisten 1 mengatakan sangat bertrimakasih kepada perwakilan, dan berjanji segera menindak ASN yang bila terbukti melakukan kesalahan, kita akan berikan sanksi katanya.


Didepan kantor PMD massa kembali menyuarakan aspirasi nya," Herbert roberto sitohang  mengatakan, bahwa yang mendudukkan bupati bukan hanya 9 orang, melainkan mayoritas masyarakat yang menginginkan perubahan, sehingga pasangan MAMA menang multlak dan unggul di 17 kecamatan.


Selanjutnya Herbert juga menjelaskan bahwa selama ini, bahwa pengadaan susu untuk lansia adalah PMD, sesuai pengakuan kepala desa nauli pintu bosi Mega Situmeang dihadapan tim audit inspektorat senin tanggal 7 juli 2025.


Pengakuan ibu lansia penerima manfaat, kebanyakan dari mereka mencret mengkomsumsi susu yang diduga telah kadaluarsa.

Selanjut nya satu diantara warga menyatakan bahwa pada tahun 2018 ada di anggarkan Rp. 600.000.000 juta lebih untuk membangun kantor desa tapi tidak dilaksanakan tapi uangnya habis katanya, lalu kepala desa mengatakan "bahwa dana tersebut dialihkan untuk LPJU 8 titik, tapi di bantah oleh warga, bawa untuk LPJU dianggarkan pada tahun 2019.


Tim auditor inspektorat mengatakan kita akan cek nanti fisiknya katanya, inpektorat berjanji akan mengaudit semua kegitan yang menggunakan dana desa katanya. 


(SG)

0 Komentar

KLIK DISINI untuk bergabung