Krisis Air Bersih di Sekitar Lapas Sekayu, Warga Tagih Janji PDAM Gratis yang Tidak Kunjung Terwujud

MUBA,harian62.info -

Warga yang bermukim di sekitar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sekayu kembali menyuarakan keresahan mereka terkait krisis air bersih yang tak kunjung teratasi.Kamis 31 juli 2025. 

Janji manis pemasangan instalasi PDAM gratis yang pernah diucapkan pihak terkait kini hanya menjadi harapan kosong, sementara limbah domestik dari Lapas semakin memperburuk kondisi lingkungan.

Warga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menolak pembangunan fasilitas Lapas atau kolam retensi. Namun, mereka menyayangkan karena janji yang tak terbukti, terutama terkait kebutuhan dasar seperti air bersih.

“Kami hanya butuh air bersih untuk mandi, cuci, kakus. Jangan biarkan kami terus begini. Kami harus beli air galon untuk masak dan menunggu hujan untuk mencuci,” keluh seorang warga.

Warga tersebut menambahkan bahwa mereka dijanjikan pemasangan PDAM gratis, tetapi saat pendataan, mereka justru diminta membayar. “Kami tidak punya uang untuk membayar sesuai SOP (prosedur standar operasional). Tapi jika diminta membayar bulanan, kami mau,” ujarnya.

Kebutuhan air bersih untuk MCK telah menjadi masalah serius selama bertahun-tahun. Saat kemarau, warga terpaksa membeli air galon untuk memasak dan mengandalkan air hujan untuk mencuci.

Ironisnya, saat hujan turun, halaman rumah warga justru tergenang banjir yang bercampur limbah. Bau tak sedap dan ancaman kesehatan selalu menghantui, menambah penderitaan mereka.

Tim investigasi media yang mencoba mengonfirmasi masalah ini kepada pihak Lapas Sekayu hanya mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Pihak Lapas menegaskan bahwa pemasangan PDAM bukan tanggung jawab mereka.

Namun, Camat Sekayu, Edi Heriyanto, S.H., M.Si., memberikan sedikit pencerahan. Dalam surat balasannya, ia menjelaskan bahwa pipa induk PDAM sebenarnya sudah terpasang. Kendalanya, pemasangan meteran secara gratis langsung ke rumah warga belum bisa dilakukan.

“Pemasangan gratis tidak dapat dilaksanakan karena belum ada rekomendasi dari Bapak Bupati Musi Banyuasin. Tanpa rekomendasi tersebut, pihak PDAM tidak bisa melanjutkan pemasangan karena akan menyalahi prosedur,” jelas Edi.

Kasus ini menyoroti buruknya koordinasi antara pihak Lapas, PDAM, dan Pemerintah Daerah. Penderitaan warga kini berada di tangan Bupati Musi Banyuasin, yang diminta segera mengeluarkan rekomendasi agar pemasangan PDAM dapat dilanjutkan.

Jika pemerintah tidak segera bertindak, krisis air bersih ini akan terus mencoreng komitmen pelayanan publik di daerah tersebut. Warga berharap slogan “MUBA MAJU LEBIH CEPAT ” bukan sekadar jargon, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

(Randi/Rilis team)