Lampung Tengah,harian62.info -
Miris dan memilukan. Di tengah gempuran janji politik yang kerap menghiasi setiap musim pemilu, warga Kampung Linggapura, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, justru harus membangun sendiri ruas jalan kabupaten yang selama ini dibiarkan rusak parah oleh pemerintah.
Kondisi tersebut terpotret jelas di Dusun 1 dan Dusun 2 Kampung Linggapura. Sejumlah warga tampak bergotong-royong, mengerjakan pembangunan jalan dengan dana swadaya. Tanpa alat berat, tanpa campur tangan pemerintah, hanya bermodal semangat gotong royong dan kepedulian terhadap akses jalan yang layak.
“Inilah kampungku, yang hanya jadi modal kampanye, pilkada, dan pileg. Akhirnya jalan provinsi dibangun sendiri dengan dana swadaya masyarakat,” tulis salah satu warga dalam dokumentasi video yang beredar.
Jalan Kabupaten Rusak Parah, Warga Bertindak Menurut penuturan warga, jalan yang sedang diperbaiki secara swadaya itu merupakan akses penting masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Kerusakan sudah terjadi cukup lama, namun hingga kini belum ada penanganan dari pemerintah.
“Dana desa tidak digunakan untuk memperbaiki jalan ini. Kami bingung harus mengadu ke siapa. Setiap kampanye, jalan ini disebut akan jadi prioritas. Tapi setelah terpilih, janji tinggal janji,” kata seorang warga.
Warga juga menyoroti bahaya yang timbul akibat buruknya kondisi jalan. Ketika ada warga sakit yang harus segera dibawa ke rumah sakit, medan jalan menjadi tantangan besar.
“Bawa orang sakit aja susah, apalagi kalau hujan. Ambulan bisa gak masuk. Ini soal akses, tapi juga soal keselamatan,” tegasnya.
Warga mempertanyakan keberadaan program prioritas infrastruktur yang selama ini digaungkan. Mereka juga menyoroti sikap pemerintah kabupaten yang dinilai tidak merespons kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau warga terus yang membiayai jalan kabupaten, terus buat apa kami punya bupati dan dinas-dinas itu?” ujar warga lainnya dengan nada kecewa.
Apa yang dilakukan masyarakat bukan karena tidak tahu aturan, melainkan karena tidak tahan lagi dengan kondisi. Pembangunan ini dilakukan murni atas dasar kebutuhan dan kepedulian bersama. Namun ironis, di tengah besarnya anggaran pemerintah, masyarakat justru harus menanggung sendiri beban pembangunan jalan kabupaten.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, termasuk OPD terkait dan pemerintah kampung, belum memberikan tanggapan.
Media ini akan berupaya melakukan konfirmasi dan membuka ruang hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Masyarakat berharap pemerintah segera membuka mata, tidak hanya untuk melihat kondisi jalan Linggapura, tetapi juga kondisi jalan-jalan lain yang bernasib sama. Akses jalan yang baik adalah hak warga negara, bukan hadiah yang hanya turun saat musim kampanye.
“Kami sudah buktikan, rakyat bisa. Sekarang tinggal pemerintah, apakah masih punya hati atau tidak,” pungkas warga.
(DK/Tim)
0 Komentar