PONTIANAK, Harian62.info -
Dugaan aktivitas jaringan penampung emas yang berasal dari Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan masyarakat. Jaringan tersebut diduga menampung emas dari sejumlah kawasan pertambangan ilegal di Kalbar, kemudian memasarkannya hingga ke Malaysia melalui jalur perbatasan.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengindikasikan adanya dugaan aktivitas penampungan dan perdagangan emas yang melibatkan perputaran modal cukup besar serta pola transaksi yang diduga terorganisir. Bahkan, transaksi jual beli emas disebut-sebut dilakukan berpindah lokasi dan menggunakan kendaraan berbeda.
Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari aparat penegak hukum maupun pihak-pihak yang diduga terkait. Belum ada keterangan resmi yang memastikan keberadaan, struktur, ataupun keterlibatan pihak tertentu dalam jaringan tersebut.
Masyarakat mendesak Polda Kalimantan Barat, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), agar tidak mengabaikan informasi tersebut dan melakukan penyelidikan secara profesional, termasuk menelusuri sumber emas, mekanisme penampungan, jalur distribusi serta kemungkinan perdagangan lintas negara.
Apabila dugaan tersebut terbukti, aktivitas penampungan, pengolahan, pengangkutan maupun penjualan emas yang berasal dari pertambangan ilegal berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan Penampungan dan Perdagangan Emas Dapat Ditelusuri Melalui UU Minerba
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Pasal 161 mengatur sanksi terhadap setiap orang yang menampung, memanfaatkan, mengolah, memurnikan, mengangkut maupun menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin pertambangan yang sah.
Pasal 161 UU Minerba mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Database Peraturan | JDIH BPK +1
Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang dapat ditelaah penyidik apabila ditemukan bukti adanya aktivitas penampungan atau perdagangan emas yang bersumber dari pertambangan tanpa izin.
Dugaan Jalur Lintas Negara dan Penelusuran Keuangan
Jika dalam penyelidikan ditemukan bukti adanya pengiriman atau penyelundupan emas ke luar negeri tanpa memenuhi ketentuan kepabeanan, aparat dapat menelaah penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya ketentuan pidana terkait ekspor ilegal, termasuk Pasal 102A.
Selain itu, apabila terdapat bukti transaksi, pengalihan maupun penyamaran aset yang berasal dari tindak pidana, penegak hukum dapat menelusuri kemungkinan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU mengatur berbagai bentuk perbuatan pencucian uang, dengan ancaman pidana yang berbeda sesuai perbuatan dan unsur yang terbukti. Penelusuran transaksi keuangan dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan jaringan perdagangan emas ilegal. Database Peraturan | JDIH BPK +1
Warga Desak Penegak Hukum Bertindak, Bukan Sekadar Menunggu
Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada penindakan terhadap pelaku penambangan di lapangan, tetapi juga mengusut apabila terdapat dugaan keterlibatan penampung, perantara, pembeli, jaringan distribusi maupun pihak lain yang berperan dalam rantai perdagangan emas ilegal.
Penelusuran diharapkan mencakup asal-usul emas, pola transaksi, jalur pengangkutan, kemungkinan distribusi lintas negara serta aliran dana, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polda Kalbar mengenai dugaan jaringan penampung emas tersebut. Tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Polda Kalbar, Ditreskrimsus, Bea Cukai serta pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan dan memastikan akurasi informasi.
Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang masih memerlukan verifikasi. Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah, mengedepankan keberimbangan, verifikasi dan hak jawab sebagaimana prinsip jurnalistik serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dasar regulasi yang relevan untuk penguatan berita
* UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba – Pasal 158 terkait penambangan tanpa izin dan Pasal 161 terkait penampungan, pengolahan, pengangkutan atau penjualan mineral yang tidak berasal dari sumber berizin.
* UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan – ketentuan terkait penyelundupan ekspor, termasuk Pasal 102A, apabila unsur pelanggarannya terpenuhi.
* UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU – Pasal 3, 4, 5 dan ketentuan terkait pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 6, apabila unsur tindak pidana pencucian uang terpenuhi.
* UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers – Pasal 5 ayat (1) mengenai kewajiban pers memberitakan peristiwa secara berimbang serta menghormati hak jawab dan hak koreksi.
* Kode Etik Jurnalistik – prinsip independensi, akurasi, keberimbangan, verifikasi, tidak menghakimi serta menghormati asas praduga tak bersalah.
Catatan redaksional: Untuk dugaan penyelundupan ekspor, rujukan Pasal 102A lebih tepat ditelaah daripada Pasal 102 yang berkaitan dengan penyelundupan impor. Penerapan pasal tetap bergantung pada hasil penyelidikan, bukti dan pemenuhan unsur hukum.(Tim-007)


