Rencana hilirisasi sagu di wilayah Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menuai penolakan. Wajahudin Rumakat, S.H., M.H., selaku Paralegal Negeri Waru, menyatakan sikap tegas menolak rencana tersebut apabila pelaksanaannya berpotensi merusak tatanan ekologis, mengancam ruang hidup masyarakat, serta menggeser hak kelola masyarakat adat atas sumber daya alam yang diwariskan secara turun-temurun.
Menurut Wajahudin, dusun sagu bukan sekadar hamparan tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan komoditas industri. Lebih dari itu, dusun sagu merupakan warisan leluhur, identitas budaya, sumber penghidupan, sekaligus penopang ketahanan pangan masyarakat dari generasi ke generasi.
Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi maupun keuntungan industri, sementara keberlangsungan lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat justru terancam.
"Jangan sampai atas nama hilirisasi dan investasi, masyarakat kehilangan ruang hidup, hak kelola, serta warisan leluhur yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka," demikian sikap yang disampaikan Wajahudin.
Menurutnya, kebijakan pembangunan yang menyentuh sumber daya alam masyarakat harus mengutamakan kepentingan rakyat, menghormati hak masyarakat adat, serta mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Jangan sampai industrialisasi justru melahirkan ketimpangan baru dan membuat masyarakat setempat menjadi penonton di atas tanah serta kekayaan alamnya sendiri.
Wajahudin juga mendorong pemerintah agar tidak memaksakan konsep pembangunan berbasis industri skala besar tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, pemerintah perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal melalui pengelolaan sagu yang berkelanjutan, adil, dan berpihak kepada masyarakat.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa masyarakat tidak menolak kemajuan ekonomi maupun peningkatan nilai tambah komoditas sagu. Namun, setiap kebijakan harus memiliki arah yang jelas dan tidak boleh mengorbankan lingkungan, budaya, serta hak masyarakat yang selama ini menjaga dan mengelola dusun sagu.
Sebab, kekayaan alam bukan semata-mata untuk kepentingan investasi, melainkan juga menjadi sumber kehidupan dan tanggung jawab bersama untuk diwariskan kepada generasi mendatang.
Karena itu, rencana hilirisasi sagu di Teluk Waru perlu dikaji secara terbuka dengan melibatkan masyarakat setempat. Persetujuan, perlindungan hak kelola, kepastian manfaat ekonomi, serta kajian dampak lingkungan harus menjadi perhatian utama sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
Jangan sampai sagu yang selama ini menghidupi masyarakat justru menjadi alasan hilangnya hak masyarakat atas tanah, lingkungan, dan warisan leluhurnya sendiri.
#TolakHilirisasiSagu #TelukWaru #SeramBagianTimur #SaguMaluku
(R. Q-zui).


