BLOKIR NOMOR WARTAWAN SAAT KONFIRMASI DANA DESA Rp855 JUTA, KADES LUBUK KAPUNDUNG 1 TERANCAM SANKSI PIDANA 2 TAHUN PENJARA DAN DENDA Rp500 JUTA

 


Panyabungan,22/11/2026 Media Harian 62 Info -

Upaya konfirmasi resmi Redaksi Media Harian 62 Info kepada Kepala Desa Lubuk Kapundung 1 diduga berakhir dengan pemblokiran nomor wartawan.


Surat Konfirmasi Nomor: 062/KONF/DD-LK1/MADINA/XI/2026, tertanggal 22 November 2026, telah disampaikan melalui WhatsApp kepada Kepala Desa Lubuk Kapundung 1 terkait transparansi pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 dan Tahun 2026, serta dugaan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan tambang emas ilegal.


Setelah surat tersebut disampaikan, Redaksi mengklaim nomor WhatsApp wartawan yang digunakan untuk konfirmasi tidak lagi dapat dihubungi dan diduga telah diblokir.


Hingga rilis ini diterbitkan, belum ada jawaban resmi, klarifikasi, maupun bantahan tertulis dari pihak Pemerintah Desa Lubuk Kapundung 1.


Redaksi menegaskan, rilis ini bukan vonis. Rilis ini adalah bentuk transparansi kepada publik bahwa proses konfirmasi telah dilakukan sesuai Kode Etik Jurnalistik, namun belum mendapat respons.


PERNYATAAN KABIRO MEDIA HARIAN 62 INFO KABUPATEN MANDAILING NATAL - MHD IDRIS


Menanggapi dugaan pemblokiran tersebut, Kepala Biro Media Harian 62 Info Kabupaten Mandailing Natal, Mhd Idris, menyampaikan pernyataan resmi sebagai berikut:


"Kami sangat menyayangkan sikap Kepala Desa Lubuk Kapundung 1 yang diduga memblokir nomor wartawan kami saat menjalankan tugas konfirmasi.


Kami datang bukan untuk menuduh. Kami datang untuk meminta klarifikasi agar berita yang kami terbitkan berimbang dan tidak merugikan pihak manapun.


 Jika memang tidak ada yang disembunyikan, seharusnya dijawab, bukan diblokir. Blokir bukan jawaban. Blokir justru menimbulkan pertanyaan baru di tengah masyarakat: ada apa dengan Dana Desa Lubuk Kapundung 1?


 Kami tegaskan, wartawan kami bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Menghalangi kerja wartawan ada sanksi pidananya.


Kami meminta Kepala Desa Lubuk Kapundung 1 untuk segera membuka komunikasi, memberikan hak jawab, dan menunjukkan dokumen pengelolaan Dana Desa secara terbuka.


Jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada tanggapan, kami akan melanjutkan pemberitaan ke tahap berikutnya dan meneruskan temuan ini kepada Bupati Mandailing Natal, Dinas PMD, Inspektorat, Polres Madina, Kejaksaan Negeri Madina, dan Dewan Pers.


 Kami tidak akan mundur. Kami akan kawal Dana Desa Lubuk Kapundung 1 sampai terang benderang. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi.


 Kepada masyarakat Lubuk Kapundung 1, jangan takut bersuara. Sampaikan informasi yang benar kepada kami, identitas pelapor akan kami lindungi."


- Mhd Idris, Kabiro Media Harian 62 Info Kabupaten Mandailing Natal


BLOKIR WARTAWAN BUKAN HAL SEPELE, ADA SANKSINYA


Redaksi menegaskan, menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik bukan sekadar persoalan etika. Perbuatan tersebut diatur secara tegas dalam undang-undang.


Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:


 Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).


Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Pers tersebut menjamin kemerdekaan pers dan melarang penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran terhadap pers nasional.


Selain itu, pejabat publik yang sengaja tidak menyediakan informasi publik juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Oleh karena itu, Redaksi menilai dugaan pemblokiran nomor wartawan saat proses konfirmasi, jika benar terjadi, berpotensi melanggar Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.


DATA DANA DESA YANG DIKONFIRMASI


Desa: Lubuk Kapundung 1

Kecamatan: Muara Batang Gadis

Kabupaten: Mandailing Natal

Status Desa: Sangat Tertinggal


Tahun Anggaran 2025:

Pagu Dana Desa: Rp855.071.000

Tersalur: Rp559.836.920

Belum Tersalur: Rp295.234.080


Rincian Penyaluran 2025:

- Tahap 1: Rp414.631.240 (74,06%)

- Tahap 2: Rp145.205.680 (25,94%)



Tahun Anggaran 2026:

Pagu Dana Desa: Rp548.060.000

Tersalur Tahap 1: Rp219.224.000



6 ITEM PENGGUNAAN YANG TERDATA TAHUN 2025:


1. Keadaan Mendesak - Rp63.000.000

2. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa - Rp94.855.000

3. Penyelenggaraan Posyandu - Rp16.500.000

4. Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa - Rp5.400.000

5. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan Tingkat Desa - Rp21.600.000

6. Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat - Rp52.920.000


Total 6 Item Terdata: Rp254.275.000


SELISIH Rp305.561.920 WAJIB DIJELASKAN


Redaksi mempertanyakan selisih sebesar Rp305.561.920, yaitu selisih antara total penyaluran Dana Desa Tahun 2025 sebesar Rp559.836.920 dengan total 6 item penggunaan yang terdata sebesar Rp254.275.000.


Selisih tersebut dipertanyakan untuk kegiatan apa digunakan, dengan dokumen apa, dan berdasarkan APBDes yang mana.


Redaksi meminta Kepala Desa menjelaskan secara terbuka dengan melampirkan RAB, APBDes, SPJ, dan dokumentasi kegiatan.


DUGAAN TAMBANG EMAS ILEGAL - REDAKSI MINTA JAWABAN TEGAS


Redaksi menyampaikan adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan dugaan adanya kaitan antara pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan tambang emas ilegal di wilayah Desa Lubuk Kapundung 1.


Redaksi menegaskan informasi tersebut masih bersifat DUGAAN dan BELUM TERBUKTI. Oleh karena itu Redaksi meminta jawaban tegas atas pertanyaan berikut:


1. Apakah benar ada informasi masyarakat bahwa sebagian Dana Desa diduga digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan tambang emas ilegal?

2. Apakah Pemerintah Desa pernah mengeluarkan izin, rekomendasi, atau persetujuan lisan maupun tertulis untuk kegiatan tambang emas di wilayah desa?

3. Apakah ada Dana Desa, Kas Desa, atau uang kegiatan desa yang dipinjamkan, disetor, atau digunakan untuk membeli alat tambang, membayar pekerja tambang, menyewa lahan tambang, atau operasional tambang emas?

4. Apakah ada perangkat desa, BPD, atau pihak lain yang diduga terlibat dalam kegiatan tambang emas, baik sebagai pemilik modal, pekerja, atau penerima setoran?

5. Apakah Pemerintah Desa mengetahui adanya kegiatan tambang emas ilegal di wilayah desa? Di lokasi mana, sejak kapan, dan siapa yang melakukan?

6. Apakah Pemerintah Desa pernah melaporkan adanya tambang emas ilegal kepada Camat, Dinas PMD, Polres Madina, atau pihak terkait? Jika sudah, kapan dan mana bukti laporannya? Jika belum, apa alasannya?

7. Apakah Pemerintah Desa pernah melakukan sosialisasi larangan tambang emas ilegal kepada masyarakat? Kapan, di mana, dan mana dokumentasinya?

8. Apakah seluruh Dana Desa Tahun 2025 dan 2026 sudah dilaksanakan sesuai APBDes yang ditetapkan bersama BPD, dan tidak ada penggunaan di luar APBDes?


PERTANYAAN PER ITEM ANGGARAN


- Keadaan Mendesak Rp63.000.000: Berapa jumlah penerima, berapa per orang, dan mana bukti penyaluran?

- Air Bersih Rp94.855.000:Di mana lokasinya, siapa pelaksananya, mana RAB dan foto progresnya, dan apakah airnya sudah mengalir dan dimanfaatkan warga sampai hari ini?

- Posyandu Rp16.500.000:Untuk apa saja, berapa penerima manfaat, berapa insentif kader, dan mana dokumentasinya?

- PAUD / TPQ Rp5.400.000:Lembaga mana yang menerima, berapa honor pengajar, dan mana bukti penyalurannya?

- Festival Rp21.600.000: Festival apa, kapan dilaksanakan, dan mana dokumentasinya?

- Pelatihan Hukum Rp52.920.000: Pelatihan apa, berapa peserta, siapa narasumber, apa materinya, dan mana dokumentasinya? Mengapa nilainya hampir 2,5 kali lipat dari Festival Desa? Apakah materinya termasuk larangan tambang ilegal?

- Tahun 2026 Tahap 1 Rp219.224.000: Untuk 


BLOKIR BUKAN JAWABAN


Redaksi menilai, memblokir nomor wartawan bukan merupakan jawaban atas konfirmasi.


Dalam sistem demokrasi, pejabat publik tidak dapat menghindar dari konfirmasi pers. Jika merasa tidak benar, maka bantahan resmi dan dokumen resmi adalah jawaban yang paling kuat.


Redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Desa Lubuk Kapundung 1. Setiap klarifikasi, bantahan, dan dokumen yang disampaikan akan dimuat secara utuh, berimbang, dan tanpa dipotong, meskipun berita sudah diterbitkan.


Apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak surat diterima belum ada tanggapan, Redaksi akan melanjutkan pemberitaan dengan keterangan bahwa pihak Pemerintah Desa Lubuk Kapundung 1 belum memberikan tanggapan pada saat berita diterbitkan.


PENEGASAN REDAKSI


Redaksi berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah. Redaksi tidak menyatakan Kepala Desa Lubuk Kapundung 1 terbukti melakukan penyimpangan atau terbukti melakukan tindak pidana.


Namun Redaksi juga menegaskan, publik berhak tahu ke mana Dana Desa Rp855 Juta itu digunakan, terutama ketika status desa masih Sangat Tertinggal, namun selisih anggaran mencapai lebih dari Rp305 Juta yang belum terjelaskan secara terbuka.


Redaksi Media Harian 62 Info akan terus mengawal kasus ini hingga ada penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.




Tim

Baca Juga Brow
Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler

Iklan

⚖
BUTUH BANTUAN HUKUM
UNTUK PERKARA ANDA???
KONSULTASI • PENDAMPINGAN • ADVOKASI • PENYELESAIAN PERKARA

Iklan

⚖
BUTUH BANTUAN HUKUM
UNTUK PERKARA ANDA???
KONSULTASI • PENDAMPINGAN • ADVOKASI • PENYELESAIAN PERKARA

نموذج الاتصال