Proses pengamanan di lokasi sidak sempat berjalan, namun ketika rombongan tiba di Jatanras Polda Papua Barat Daya yang berlokasi di Kilometer 8, awak media justru menemui kendala. Saat wartawan hendak meliput proses pemeriksaan, salah satu oknum penyidik secara tegas membatasi wartawan untuk mengambil gambar dan bahkan meminta awak media untuk keluar dari lingkungan Jatanras Polda Papua Barat Daya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan sidak, terlebih ketika sejumlah perempuan yang diamankan berada di dalam lingkungan kepolisian untuk menjalani pemeriksaan.
Pembatasan terhadap wartawan di lingkungan Jatanras menjadi perhatian tersendiri. Sebab, kegiatan penertiban yang melibatkan aparat dan tempat hiburan masyarakat semestinya dapat disampaikan secara terbuka, sepanjang tidak mengganggu proses pemeriksaan maupun kepentingan penyelidikan.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti dasar hukum maupun alasan dilakukannya sidak tersebut, termasuk siapa yang memimpin kegiatan, apa saja yang ditemukan di lokasi, serta status hukum para perempuan yang diamankan.
Pertanyaan lain yang mulai muncul di tengah masyarakat adalah apakah penertiban tersebut dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh tempat hiburan atau hanya menyasar lokasi tertentu. Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pemeriksaan tempat hiburan, termasuk apakah ada temuan pelanggaran, perizinan, minuman beralkohol, maupun persoalan lainnya.
Di tengah proses penertiban tempat hiburan, muncul pula pertanyaan yang lebih sensitif di ruang publik: apakah seluruh tempat hiburan diperlakukan dengan standar yang sama? Pertanyaan tersebut semakin mengemuka ketika wartawan justru tidak diperkenankan meliput proses pemeriksaan secara langsung di Jatanras.
Istilah mengenai adanya "jatah" atau setoran kepada aparat juga berpotensi muncul sebagai dugaan di tengah masyarakat. Namun, tudingan tersebut tidak dapat dibenarkan begitu saja tanpa bukti dan konfirmasi dari pihak terkait.
Karena itu, aparat penegak hukum, khususnya Polda Papua Barat Daya, perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hasil sidak tersebut. Publik berhak mengetahui apakah terdapat pelanggaran di tempat hiburan tersebut, siapa saja yang diamankan, atas dasar apa mereka diperiksa, serta bagaimana tindak lanjut proses hukumnya.
Transparansi menjadi penting agar kegiatan penertiban tidak menimbulkan persepsi tebang pilih maupun dugaan adanya perlakuan khusus terhadap tempat hiburan tertentu. Media akan terus menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang.
