SORONG – Bung Denis, selaku tokoh Pemuda Kota Sorong, aktivis hukum dan HAM DPD GMNI Tanah Papua, angkat bicara keras terkait dugaan kekisruhan yang terjadi dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Sorong Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan pedas tersebut disampaikannya di salah satu cafe di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh unsur legislatif dan eksekutif dalam proses tersebut sangat memprihatinkan dan berpotensi mencoreng nama besar lembaga negara yang menyandang simbol Garuda di dada.
"Sebagai penggiat hukum dan HAM, saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif itu jangan sampai mencoreng marwah besar sebagai lembaga negara yang tentu menggunakan label Garuda di dada," tegas Denis dengan nada tinggi.
Sandi Kode dan Isyarat Mata Tercium
Yang menjadi sorotan tajam adalah dugaan adanya praktik tidak wajar saat proses penyerahan maupun penutupan LKPJ. Denis menegaskan, seharusnya semua temuan dan data dibacakan secara terbuka di rapat pansus maupun paripurna, namun faktanya justru ditutup-tutupi.
"Kenapa sampai hal yang seharusnya diumumkan itu tidak diumumkan? Bahkan ada sandi kode dan main mata saat penyerahan ataupun penutupan LKPJ itu oleh kedua lembaga tersebut. Kira-kira siapa aktor dibalik peristiwa ini?" tanyanya menohok.
Ia menilai tindakan tersebut sangat tidak sesuai dengan aturan hukum dan ruang demokrasi yang jujur serta adil. Rakyat, menurutnya, berhak tahu agar merasa puas terhadap penyelenggaraan birokrasi pemerintahan di Kota Sorong.
Desak Bongkar Mafia Anggaran
Lebih jauh, Denis meminta seluruh elemen masyarakat, pemerhati hukum, dan penegak hukum untuk bersama-sama mengawal kasus ini. Ia curiga ada temuan pelanggaran serius dalam penggunaan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sengaja ditutup rapat.
"Kalau ada temuan-temuan di dalam penggunaan anggaran di OPD terkait, kenapa tidak dibacakan atau diumumkan? Ini kira-kira ada apa? Saya menuntut keras jika itu benar. Jangan sampai ini diduga ada mafia-mafia kejahatan yang ada pada dua lembaga atau birokrat di Kota Sorong," seru Denis.
Ultimatum: Buka Data atau Kami Geruduk!
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya memberikan ultimatum keras kepada DPRD Kota Sorong. Denis meminta agar lembaga legislatif tersebut segera menggelar konferensi pers dan mengumumkan secara luas hasil kerja Pansus selama satu bulan terakhir.
"Pansus dibiayai menggunakan uang rakyat, maka rakyat harus tahu apa hasilnya selama satu bulan. Kalau tidak diumumkan, maka kami simpulkan bahwa Pansus tidak berhasil dalam bekerja," tegasnya.
"Jika pernyataan ini tidak diindahkan oleh DPR Kota Sorong, maka kami tidak akan diam. Kami akan melaksanakan aksi demonstrasi di gedung DPR Kota Sorong," pungkasnya mengancam.
0 Komentar