DPD ASWIN Kalbar Desak APH Tidak Tutup Mata, Soroti Dugaan Galian C Bermasalah di Bumi Khatulistiwa

Kalimantan Barat,harian62.info -

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Internasional (DPD ASWIN) Kalimantan Barat angkat bicara terkait dugaan aktivitas galian C bermasalah di sejumlah wilayah di provinsi ini. Organisasi profesi pers tersebut mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak bersikap pasif terhadap potensi pelanggaran di lapangan.

Sorotan ini mencuat menyusul laporan adanya aktivitas pertambangan galian C yang diduga tidak memenuhi ketentuan perizinan serta berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat juga telah meminta aparat untuk tidak menutup mata terhadap praktik tersebut.

Ketua DPD ASWIN Kalimantan Barat, Budi Gautama, menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial pers tidak boleh diabaikan, terutama dalam isu yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. “Kami melihat adanya indikasi kuat aktivitas yang harus segera ditindaklanjuti secara serius. Jika dibiarkan, ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

ASWIN menilai lemahnya pengawasan serta minimnya tindakan tegas berpotensi memicu maraknya praktik serupa di berbagai daerah. Karena itu, DPD ASWIN Kalbar mendorong aparat kepolisian, dinas terkait, dan penegak hukum lainnya untuk segera turun ke lapangan guna melakukan investigasi menyeluruh.

Selain itu, ASWIN juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sektor pertambangan, khususnya galian C yang kerap menjadi celah terjadinya penyimpangan di daerah. Dugaan pelanggaran izin hingga potensi kerusakan lingkungan harus ditindak tanpa tebang pilih.

“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan oknum. Penegakan hukum harus berdiri di atas kepastian dan keadilan,” tegasnya.

DPD ASWIN Kalbar menyatakan siap mengawal perkembangan kasus ini serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas serupa. Organisasi ini juga mendorong kolaborasi antara media, masyarakat, dan aparat penegak hukum guna memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan transparan.

(Tim-Red)