Konflik Membara! Koperasi vs PT Punggur Alam Lestari Buntu — DPRD Disorot, Akses Wartawan Dibatasi Dipertanyakan

Kubu Raya,harian62.info -

Konflik antara koperasi masyarakat Desa Sepok Laut dan manajemen PT Punggur Alam Lestari (PAL) semakin memanas tanpa arah penyelesaian. Rapat yang difasilitasi Komisi II DPRD Kabupaten Kubu Raya justru memperlihatkan kebuntuanApr 9, 2026.

Alih-alih melahirkan solusi, forum resmi tersebut dinilai hanya menjadi formalitas tanpa hasil konkret. Pihak koperasi secara terbuka menyatakan kekecewaan terhadap sikap manajemen perusahaan yang dianggap tidak kooperatif.                                                      

Forum Resmi Tanpa Hasil

Ketua Koperasi Arta Harapan Lestari, Samsul M. Ali, menegaskan rapat tidak memberikan kepastian.

“Sudah berulang kali difasilitasi, tapi hasilnya selalu nihil,” tegasnya.

MoU Mandek, Komunikasi Diduga Terputus

Koperasi juga mengungkap komunikasi dengan pihak perusahaan tidak berjalan, bahkan disebut sempat terputus.

Hal ini memperkuat indikasi proses penyelesaian yang tidak berjalan optimal.           

Akses Wartawan Dibatasi, DPRD Beri Klarifikasi

Sorotan juga mengarah pada pelaksanaan audiensi di DPRD Kubu Raya. Sejumlah wartawan tidak dapat meliput langsung jalannya pertemuan.

Menanggapi hal itu, Humas DPRD Kubu Raya, Bapak Yordan, menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada pelarangan peliputan.

“Menurut informasi dari Ketua Komisi II, tidak ada yang melarang peliputan audiensi tersebut. Hanya saja karena keterbatasan ruangan rapat, sehingga peserta dan rekan-rekan wartawan yang meliput harus dibatasi. Demikian, mohon maaf,” jelasnya.

Meski demikian, pembatasan ini tetap memunculkan pertanyaan di kalangan jurnalis terkait keterbukaan forum publik.

DPRD Dinilai Belum Tegas

Di tengah konflik yang berlarut, DPRD juga dinilai belum maksimal mendorong penyelesaian.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan berdampak pada kepercayaan publik.

Masyarakat di Ujung Risiko

Koperasi menegaskan konflik ini berpotensi merugikan masyarakat secara langsung.

“Ini menyangkut nasib masyarakat, bukan sekadar konflik biasa,” ujarnya.

Kesimpulan

Mandeknya penyelesaian konflik, ditambah dinamika keterbatasan akses informasi, menunjukkan persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas.

Publik kini menunggu langkah konkret dan transparan dari semua pihak.

(Bsg-Tim)