SORONG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, turun langsung meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (25/4/2026).
Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam mendorong perubahan mendasar di enam provinsi di Tanah Papua.
Dalam kunjungannya, Maruarar—yang akrab disapa Ara—memastikan program bantuan rumah bagi masyarakat benar-benar tepat sasaran.
Untuk tahun 2026, Kota Sorong mendapatkan alokasi sebanyak 607 unit rumah. Sementara itu, sejumlah daerah lain di Papua Barat Daya seperti Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, dan Tambrauw masing-masing memperoleh 500 unit.
“Tahun ini seluruh kabupaten/kota di Papua, total sekitar 42 daerah, masing-masing minimal mendapatkan 500 unit bedah rumah. Artinya, ada sekitar 21 ribu hingga 22 ribu rumah yang diperbaiki di seluruh Tanah Papua,” ujar Ara.
Menurutnya, program ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tidak hanya dari sisi hunian, tetapi juga ekonomi keluarga.
Tak hanya bedah rumah, pemerintah juga menggulirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perumahan yang akan dijalankan secara masif di Papua.
“Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan, dengan bunga hanya 0,5 persen. Ini diharapkan bisa membantu masyarakat memperbaiki rumah sekaligus mengembangkan usaha,” jelasnya.
Program tersebut turut diperkuat melalui skema pembiayaan PNM Mekaar yang bekerja sama dengan BRI, dengan penurunan bunga hingga 5 persen.
Ara menegaskan, pembangunan rumah harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kalau ekonomi keluarga tidak baik, rumah yang sudah direnovasi bisa kembali kumuh. Karena itu, kita bangun rumahnya sekaligus ekonomi keluarganya,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa di Kota Sorong terdapat sekitar 18 ribu rumah tidak layak huni, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk mempercepat penanganannya.
Ke depan, pemerintah juga akan melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna memperluas jangkauan bantuan.
Selain itu, pemerintah menargetkan perbaikan sekitar 15 ribu rumah di wilayah perbatasan Indonesia, termasuk Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta wilayah lain seperti Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara.
Tujuannya agar masyarakat di perbatasan merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia dan mendapatkan perhatian yang sama,” kata Ara.
Menariknya, alokasi bantuan untuk Kota Sorong tahun ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Tahun lalu Kota Sorong hanya mendapat kurang dari 100 unit, sekarang menjadi 607 unit. Ini peningkatan yang sangat signifikan,” ungkapnya.
Ara pun mengajak seluruh pihak, mulai dari masyarakat, aparat penegak hukum hingga media, untuk ikut mengawasi jalannya program agar tetap transparan dan tepat sasaran.
0 Komentar