Harian62 Info Pontianak, Kalbar – Maret 2026
Pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kalimantan Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan normal.
Di tengah kepastian tersebut, kalangan pelaku usaha angkutan yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kalimantan Barat turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap penyaluran BBM jenis solar subsidi agar tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Isu mengenai kelangkaan BBM yang sempat beredar di masyarakat sebelumnya sempat memicu kekhawatiran dan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kalbar.
Wagub Kalbar: Stok BBM Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panik
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah berkoordinasi langsung dengan pihak Pertamina untuk memastikan pasokan BBM di Kalbar tetap aman.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Pertamina di Ruang Data Analytic Room (DAR) Pontianak, Jumat (13/3/2026).
“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Berdasarkan koordinasi dengan Pertamina, stok BBM di Kalimantan Barat dalam kondisi cukup dan distribusi berjalan normal,” ujar Krisantus.
Ia menjelaskan, kepanikan masyarakat yang melakukan pembelian BBM secara berlebihan justru berpotensi menimbulkan antrean panjang di SPBU dan memunculkan persepsi seolah-olah terjadi kelangkaan.
“Ketika masyarakat panik lalu membeli BBM dalam jumlah banyak, maka yang terjadi adalah antrean panjang, padahal stok sebenarnya masih tersedia,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta masyarakat lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar dan membeli BBM sesuai kebutuhan.
Pertamina Pastikan Distribusi Tetap Lancar
Sementara itu, Sales Area Manager (SAM) Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat, Widhi Tri Adhi Hidayat, memastikan distribusi BBM dari terminal hingga ke SPBU di seluruh wilayah Kalbar berjalan normal.
Menurutnya, Pertamina terus melakukan pemantauan intensif guna memastikan pasokan BBM tetap mencukupi, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan mobilitas masyarakat.
“Distribusi BBM dari terminal hingga ke SPBU tetap berjalan normal dan stok dalam kondisi aman. Kami juga terus melakukan pemantauan di lapangan,” jelas Widhi.
Pemkot Pontianak dan Aparat Pantau SPBU
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Pemerintah Kota Pontianak bersama aparat kepolisian dan pihak Pertamina melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU di Kota Pontianak pada Rabu (11/3/2026).
Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, didampingi Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto, unsur TNI, serta manajemen Pertamina Kalbar.
Dua SPBU yang menjadi lokasi pemantauan yakni SPBU Parit H. Husein II dan SPBU Imam Bonjol.
Dari hasil peninjauan tersebut, pemerintah memastikan operasional SPBU berjalan normal dan distribusi BBM kepada masyarakat tetap lancar.
“Secara umum stok BBM di Kota Pontianak masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Edi Rusdi Kamtono.
Ia mengakui sempat terjadi antrean kendaraan di beberapa SPBU. Namun kondisi tersebut lebih dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idulfitri serta dampak isu yang beredar di tengah masyarakat.
Polisi Tegaskan Larangan Penimbunan
Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto menegaskan pihaknya meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi potensi penimbunan BBM.
“Kami mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak melakukan penimbunan BBM, baik Pertalite maupun solar. Jika ditemukan, tentu akan kami lakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Pengawasan tersebut juga mencakup operasional SPBU agar tetap menyalurkan BBM sesuai ketentuan.
Bupati Sambas Pastikan Stok di 15 SPBU Aman
Kepastian serupa juga disampaikan Bupati Sambas Satono yang bersama Wakil Bupati Heroaldi Djuhardi Alwi serta jajaran Forkopimda melakukan peninjauan langsung ke salah satu SPBU di Kabupaten Sambas, Jumat (13/3/2026).
“Setelah berkoordinasi dengan Pertamina Kalbar, Alhamdulillah stok BBM di 15 SPBU Kabupaten Sambas dipastikan dalam kondisi aman,” ujar Satono.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.
Aptrindo Kalbar Soroti Penyaluran Solar Subsidi
Di sisi lain, Ketua DPD Aptrindo Kalimantan Barat Al Amin menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penggunaan solar subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu.
Hal tersebut disampaikan Al Amin saat ditemui awak media di Sekretariat DPD Aptrindo Kalbar di Pontianak, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan penyaluran solar subsidi benar-benar tepat sasaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, serta harga jual eceran BBM.
“Evaluasi ini bertujuan memastikan apakah pengalokasian BBM subsidi sudah tepat sasaran sesuai subsektor yang telah ditetapkan dalam regulasi,” ujarnya.
Soroti Antrean dan Selisih Harga BBM
Al Amin menilai salah satu faktor yang memicu antrean panjang di SPBU adalah adanya selisih harga yang cukup signifikan antara BBM subsidi dan non-subsidi.
Menurutnya, kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi, namun justru ikut mengantre BBM subsidi.
“Contohnya kendaraan dari sektor tambang dan perkebunan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi, tetapi ikut mengantre solar subsidi,” jelasnya.
Fenomena ini dinilai merugikan sektor transportasi logistik yang memang termasuk dalam kelompok penerima BBM subsidi.
Dorong Pengawasan dan Regulasi Lebih Tepat
Aptrindo Kalbar berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memperketat pengawasan terhadap distribusi solar subsidi, termasuk dalam pemberian rekomendasi kepada konsumen di subsektor tertentu.
Hasil evaluasi dan rencana audiensi dengan pihak terkait nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat.
“Regulasi yang jelas dan memiliki kepastian hukum sangat dibutuhkan, terutama bagi sektor angkutan logistik yang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang,” ujar Al Amin.
Ia menambahkan, jika mobilitas angkutan logistik berjalan lancar dan akses terhadap BBM subsidi lebih terarah, maka hal tersebut akan berdampak positif terhadap stabilitas distribusi kebutuhan pokok di masyarakat.
“Pada akhirnya ini akan mendukung ketersediaan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya.(Bsg)
0 Komentar