MENJELANG PEMILIHAN REKTOR UNIMAL: NASIONALISME JANGAN MENJADI PANGGUNG PENCITRAAN, KURSI REKTOR BUKAN ALAT KEPENTINGAN POLITIK!


MENJELANG PEMILIHAN REKTOR UNIMAL: NASIONALISME JANGAN MENJADI PANGGUNG PENCITRAAN, KURSI REKTOR BUKAN ALAT KEPENTINGAN POLITIK!

KOMITE MUDA : Publik Berhak Mempertanyakan Konsistensi Politik dan Integritas Kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Herman Fithra Asean Eng

Menjelang berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Malikussaleh dan memasuki momentum penentuan kepemimpinan baru, muncul sejumlah pertanyaan serius mengenai konsistensi sikap politik dan integritas kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Herman Fithra Asean Eng.

Belakangan ini, publik menyaksikan meningkatnya aktivitas dan pernyataan yang menonjolkan sosok Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, termasuk melalui narasi nasionalisme, pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia.

Tentu tidak ada yang salah dengan memberikan apresiasi terhadap Presiden. Namun, persoalan yang patut dipertanyakan adalah konsistensi sikap seorang akademisi yang sedang berada dalam momentum pergantian kepemimpinan perguruan tinggi negeri.

Publik Aceh tidak boleh memiliki ingatan yang pendek terhadap dinamika politik sebelumnya.

Pada Pilpres 2024, Prof. Herman Fithra disebut memiliki kedekatan dan dukungan politik terhadap pasangan Ganjar Pranowo–Mahfud MD. Bahkan, hubungan personal dan kedekatan akademis dengan Ganjar Pranowo yang sama-sama memiliki latar belakang Universitas Gadjah Mada menjadi bagian dari dinamika yang patut dicermati.

Lebih jauh, beredar pula informasi mengenai keterlibatan dan dukungan politiknya dalam jaringan relawan Ganjar di Aceh. Hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat dapat membedakan antara aktivitas pribadi, dukungan politik, dan penggunaan jabatan publik.

GELAR TEUKU BUKAN KOMODITAS POLITIK!

Salah satu persoalan yang juga patut mendapat perhatian serius adalah pemberian gelar Teuku kepada Ganjar Pranowo.

Gelar Teuku bukan sekadar panggilan kehormatan. Dalam sejarah dan adat masyarakat Aceh, gelar tersebut memiliki akar historis yang berkaitan dengan struktur kebangsawanan dan keturunan uleebalang.

Karena itu, setiap penggunaan maupun pemberian gelar adat Aceh kepada tokoh politik nasional harus memperhatikan legitimasi adat, kewenangan pihak pemberi, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sejarah masyarakat Aceh.

Jika benar terdapat peran atau keterlibatan Prof. Herman Fithra dalam proses tersebut, maka publik berhak meminta penjelasan: atas dasar kewenangan adat apa gelar tersebut diberikan? Siapa lembaga adat yang memberikan legitimasi? Apakah prosesnya telah melalui mekanisme yang benar?

Jangan sampai simbol kehormatan masyarakat Aceh justru menjadi instrumen kepentingan politik praktis.

APAKAH NASIONALISME HANYA BERUBAH MENGIKUTI ARAH KEKUASAAN?
KOMITE MUDA Aceh memandang bahwa persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang didukung dalam kontestasi politik nasional. Setiap warga negara memiliki hak politik untuk menentukan pilihan.

Namun, ketika seseorang memegang jabatan strategis sebagai pimpinan perguruan tinggi negeri, standar etikanya harus lebih tinggi. Rektor bukan sekadar pejabat administratif, melainkan figur intelektual yang seharusnya menjadi teladan independensi, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan pendidikan.

Kami mempertanyakan apakah perubahan intensitas komunikasi politik dan narasi kepemimpinan nasional menjelang pemilihan rektor merupakan bagian dari tanggung jawab akademik atau justru berpotensi dipersepsikan sebagai upaya membangun kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Jangan sampai nasionalisme hanya menjadi bahasa yang dipergunakan ketika diperlukan untuk membangun citra dan mempertahankan pengaruh.

Persahabatan politik boleh berubah. Dukungan politik boleh berbeda. Namun, integritas seorang akademisi tidak boleh kehilangan prinsip hanya karena perubahan konstelasi kekuasaan.

UNIMAL BUKAN MILIK KELOMPOK, BUKAN PULA PANGGUNG POLITIK!

Universitas Malikussaleh merupakan institusi pendidikan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan generasi Aceh dan Indonesia.

Pemilihan rektor harus menjadi ruang kompetisi gagasan, rekam jejak akademik, prestasi kelembagaan, dan komitmen membangun pendidikan yang demokratis.

Komite muda Aceh menegaskan bahwa proses pemilihan rektor tidak boleh dipengaruhi oleh kedekatan politik, kepentingan kelompok, maupun upaya membangun legitimasi melalui figur kekuasaan nasional.

Kami tidak ingin Universitas Malikussaleh menjadi arena konsolidasi kepentingan politik elite. Kampus harus berdiri di atas independensi akademik, bukan tunduk pada kepentingan kekuasaan.

TUNTUTAN DAN SIKAP KOMITE MUDA ACEH


1. Meminta Prof. Dr. Ir. Herman Fithra Asean Eng memberikan klarifikasi terbuka mengenai rekam jejak dukungan dan aktivitas politiknya dalam Pilpres 2024, termasuk keterlibatan dalam jaringan relawan Ganjar di Aceh.
2. Meminta penjelasan mengenai proses pemberian gelar Teuku kepada Ganjar Pranowo, termasuk pihak pemberi, dasar adat, dan legitimasi lembaga yang berwenang.
3. Mendesak agar seluruh proses pemilihan Rektor Universitas Malikussaleh berlangsung transparan, objektif, demokratis, dan bebas dari intervensi kepentingan politik.
4. Meminta seluruh calon rektor memaparkan rekam jejak, prestasi, visi, misi, serta pertanggungjawaban kepemimpinan secara terbuka kepada sivitas akademika dan masyarakat.
5. Mengingatkan bahwa jabatan rektor adalah amanah pendidikan, bukan instrumen untuk mempertahankan kekuasaan maupun membangun kedekatan dengan penguasa.

PENEGASAN KOMITE MUDA ACEH

Kami tidak sedang mempermasalahkan hak politik seseorang. Kami sedang mempertanyakan konsistensi moral seorang pemimpin akademik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap masa depan pendidikan Aceh.

Jangan sampai ketika kekuasaan berada di satu tangan, kedekatan dibangun dengan tangan tersebut. Ketika kekuasaan berpindah, narasi dan pendekatan pun ikut berubah demi kepentingan mempertahankan posisi.

Aceh tidak kekurangan orang pintar. Aceh membutuhkan pemimpin intelektual yang memiliki prinsip, keberanian, dan integritas.

KURSI REKTOR BOLEH BERGANTI, TETAPI INTEGRITAS TIDAK BOLEH DIPERJUALBELIKAN!

HIDUP MAHASISWA!
HIDUP RAKYAT INDONESIA!
HIDUP PENDIDIKAN YANG MERDEKA!
Baca Juga Brow
Lebih baru Lebih lama

Tag Terpopuler

Iklan

⚖
BUTUH BANTUAN HUKUM
UNTUK PERKARA ANDA???
KONSULTASI • PENDAMPINGAN • ADVOKASI • PENYELESAIAN PERKARA

Iklan

⚖
BUTUH BANTUAN HUKUM
UNTUK PERKARA ANDA???
KONSULTASI • PENDAMPINGAN • ADVOKASI • PENYELESAIAN PERKARA

نموذج الاتصال