Madina, Harian62.info -
Seperti kita ketahui, pemerintah Pusat melalui Menteri pendidikan Nasional telah menetapkan system dan tata cara pendidikan dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan SDM yang berkualitas.
Hal ini dapat dicapai terutama dengan meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik di sekolah yang Propesional, beberapa kebijakan itu telah di upayakan pemerintah pusat,
Namun di samping itu pemerintah juga membuat peraturan tata tertib yang wajib dilaksanakan pegawai negeri sipil ( PNS) seperti yang tertuang dalam peraturan tata tertib tentang kedisplinan melaksanakan tugas kewajiban PNS.
 |
Program peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai bila sang kepala sekolah tidak sungguh- sungguh bertugas menjalankan kewajibannya.
Hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah dan pengawasan di tiap sekolah harus lebih diperhatikan.
Seperti yang di temui awak media ini disalah satu sekolah SD Negeri 350 kecamatan Batahan. Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) provinsi Sumatera Utara. Hal ini terungkap ketika awak media berkunjung kesekolah tersebut.
Saat awak media konfirmasi kepada beberapa guru dan masyarakat oknum kepsek inisial " gampang", tersebut jarang ngantor namun tetap menjabat sebagai Kapala sekolah dan kuat dugaan makan gaji buta ( 17/9/2026).
Lanjut guru tersebut, saya berharap dengan kedatangan teman - teman dari media, kepala sekolah kami bisa lebih aktip lagi ngantornya,
Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan publik, apa ini dibebaskan atasannya? Atau tidak ada teguran dari dinas, atau memang gajinya dibagi - bagi kepada atasannya agar tetap aman walau jarang masuk kantor.
Diharapkan kepada pemerintah kabupaten Mandailing Natal, serta pihak dinas terkait agar melakukan teguran pada oknum kepsek sekolah dasar negeri SD N 350 tersebut, agar segera mengambil tindakan tegas ini menyangkut kedisplinan pegawai negeri sipil (PNS) karena hal ini nantinya akan berdampak buruk bagi citra dunia pendidikan dikabupaten Mandailing Natal.
Tim
