SORONG – Polemik pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong kembali menjadi sorotan publik. Aktivis anti korupsi, Andrew Warmasen, menegaskan bahwa kedua dokumen tersebut merupakan konsumsi publik yang seharusnya dibuka secara transparan, bukan ditutup-tutupi.

 

Menurutnya, apabila dalam pembahasan ditemukan persoalan administrasi, kelebihan anggaran, ataupun penggunaan dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut harus disampaikan secara terbuka. Hal ini penting agar bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah pada tahun berikutnya. "Kalau memang ada temuan, silakan diutarakan saja. Itu bisa menjadi bahan perbaikan di tahun mendatang. Jangan karena ada temuan lalu ditutupi. APBD dan LKPJ ini konsumsi publik, jadi masyarakat juga berhak tahu," tegasnya.

 

Andrew juga menyoroti adanya dugaan intervensi dari pihak tertentu terhadap kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR. Ia mengaku menerima informasi adanya tekanan dalam proses pembahasan, sehingga meminta seluruh pihak tetap objektif dan menghormati independensi pansus sebagai lembaga kontrol. "Saya berharap ke depan jangan sampai ada intervensi dalam pansus. Mari sama-sama objektif dan hargai kerja pansus," ujarnya.

 

Keprihatinan semakin muncul terkait ketidakhadiran tiga pimpinan penting dalam sidang paripurna, yakni Wali Kota Sorong, Ketua DPR, serta Ketua Pansus. Menurutnya, absennya para tokoh ini memunculkan banyak tanda tanya di tengah masyarakat, apalagi di era digital saat ini di mana publik dinilai semakin kritis dan tidak bisa dibohongi.

 

"Kita hidup di era digital, masyarakat sekarang tidak bodoh. Ketika muncul isu soal kode-kode tangan dan dugaan saling menutupi, tentu publik akan bertanya ada apa di balik itu semua," tambahnya.

 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fungsi legislatif adalah memastikan anggaran berjalan transparan. Jika ada pekerjaan yang anggarannya terserap tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka, hal itu tentu akan memunculkan dugaan korupsi yang meresahkan.

 

Meski demikian, Andrew menyatakan dukungan terhadap usulan penambahan anggaran selama benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Ia meminta perbedaan pendapat tidak disikapi secara berlebihan. "Kalau memang butuh tambahan anggaran untuk kepentingan masyarakat, silakan saja. Tapi tidak perlu sampai saling kode-kode tangan atau terkesan menutupi sesuatu," katanya.

 

Terkait rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan sejumlah kelompok, Andrew menilai hal tersebut adalah bagian dari demokrasi. Menurutnya, penyampaian pendapat itu sah-sah saja dan justru menjadi bahan evaluasi bagi DPR serta Pansus, asalkan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.