Harian62.info
JAKARTA — Nama Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo kembali menjadi sorotan publik setelah terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah Sumatera seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau hingga Aceh pada Jumat malam (22/5/2026).
Di tengah krisis pasokan listrik yang memicu keluhan masyarakat dan gangguan aktivitas ekonomi, perhatian publik justru tertuju pada lonjakan harta kekayaan orang nomor satu di tubuh PLN tersebut.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total kekayaan Darmawan Prasodjo tercatat mencapai Rp110.072.697.106. Angka itu naik sekitar Rp5 miliar dibanding laporan periodik tahun 2024 yang berada di angka Rp104.422.909.444. �
Monitor Indonesia + 2
Kenaikan kekayaan tersebut memantik pertanyaan publik mengenai transparansi penghasilan pejabat BUMN strategis di tengah berbagai persoalan layanan kelistrikan yang terus berulang.
Darmawan sendiri diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PLN sejak 2021. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai kekayaannya disebut meningkat signifikan. Sejumlah media nasional bahkan mencatat lonjakan aset Darmawan dari kisaran Rp14 miliar pada awal menjabat hingga menembus lebih dari Rp100 miliar dalam beberapa tahun terakhir. �
Liputan 12 + 2
Sorotan publik semakin tajam setelah blackout besar melanda Pulau Sumatera. Dalam konferensi pers di Jakarta, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan sistem kelistrikan tersebut. PLN menyebut gangguan diduga berasal dari sistem transmisi 275 kV di jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai, Jambi. �
detikfinance + 2
Namun bagi sebagian masyarakat, permintaan maaf dianggap belum cukup. Warganet ramai mempertanyakan bagaimana perusahaan listrik negara dengan anggaran dan pendapatan jumbo masih mengalami blackout berskala luas yang berdampak pada jutaan pelanggan.
Kondisi ini juga memunculkan kritik terhadap tata kelola PLN, termasuk efektivitas investasi infrastruktur dan kesiapan sistem mitigasi gangguan jaringan. Apalagi, pemadaman massal bukan pertama kali terjadi di wilayah Sumatera.
Beberapa pengamat energi menilai, publik berhak mempertanyakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pejabat BUMN dengan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Terlebih PLN merupakan perusahaan negara yang memegang monopoli distribusi listrik nasional.
Di sisi lain, hingga kini belum ada indikasi pelanggaran hukum terkait laporan kekayaan Darmawan Prasodjo. Seluruh data kekayaan tersebut merupakan laporan resmi yang dipublikasikan melalui sistem e-LHKPN KPK dan bersifat terbuka untuk publik. �
elhkpn.kpk.go.id + 1
Meski demikian, peristiwa blackout Sumatera menjadi momentum penting untuk menguji akuntabilitas PLN di bawah kepemimpinan Darmawan. Ketika listrik padam berjam-jam dan aktivitas masyarakat lumpuh, publik tentu berharap bukan hanya pemulihan cepat, tetapi juga transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan listrik pelat merah tersebut. (Wall/Hd)
0 Komentar