APEKSI Regional Kalimantan Bahas Krisis Fiskal Daerah, Pemkot Diminta Perkuat PAD Sesuai Amanat UU Keuangan Negara

 

Pontianak, Kalbar — Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 menjadi forum strategis bagi pemerintah kota se-Kalimantan dalam mencari solusi konkret menghadapi tekanan fiskal daerah yang kian berat. Kegiatan yang digelar di Pontianak itu menyoroti pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi daerah saat ini tidak bisa dianggap ringan. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat dinilai harus mulai dikurangi dengan mendorong inovasi pendapatan daerah yang sah dan berkelanjutan.

Menurutnya, penguatan fiskal daerah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menekankan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, pengelolaan fiskal daerah juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Pontianak memaparkan sejumlah inovasi digitalisasi pajak daerah seperti e-PONTI dan sistem Online Tax Monitoring (OTM) yang diklaim mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisasi kebocoran pendapatan daerah.

APEKSI juga menekankan bahwa penguatan fiskal bukan hanya soal meningkatkan penerimaan, tetapi memastikan anggaran digunakan tepat sasaran, memiliki asas manfaat, serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah kepala daerah yang hadir turut menyoroti tantangan penyesuaian transfer pusat, keterbatasan ruang fiskal, hingga meningkatnya kebutuhan belanja infrastruktur dan pelayanan publik di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Forum regional tersebut diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat agar kebijakan fiskal nasional lebih berpihak pada penguatan kapasitas keuangan daerah, khususnya kota-kota di Kalimantan yang tengah menghadapi percepatan pembangunan dan dinamika ekonomi kawasan.(Humas-Pemkot Ptk)